LAMONGAN, PETISI.CO – Kegusaran M. Masyhur ketua PC GP Ansor Lamongan dikeluarkan saat diskusi publik Refocusing VS Riko Pusing di Ateng Caffe Lamongan kota Sabtu (19/6/21) yang menyoroti kurang transparannya penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 di Kab. Lamongan.
Menurutnya, pandemi Covid-19 merupakan situasi bencana global yang menimpa hampir banyak negara didunia, khususnya juga terjadi di Lamongan. Dan untuk menanggulanginya juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, ormas, NGO, bareng TNI/Polri dan Pemkab.
Padalah dalam Perbub penanggulangan Covid juga jelas koq berbunyi pelibatan elemen masyarakat, ormas dan NGO, tapi faktanya dalam kacamata kami tidak nampak, ini kan aneh, idealnya masyarakat harus terlibat aktif, perlu adanya konsep kebersamaan dalam pengendalian Covid-19.
Kita sebagai ormas kepemudaan terbesar di Lamongan, mungkin juga paling banyak kegiatan kemanusiaan belum pernah mendapatkan undangan resmi untuk duduk bareng, terkait bagaimana menghadapi Covid-19.
“Padahal ini kan bencana kemanusiaan, namun tidak ada komunikasi nyata bagaimana menyelesaikan Covid-19. Walau suatu waktu saya pernah diundang, tetapi ” hanya seremonial dan foto selfie belaka,” cetus Masyhur.
Masih ucap Masyhur, bahwa pelanggaran prokes kami lihat masih lebih tinggi daripada penerapannya. Selain itu, pada evaluasi selama setahun terakhir ini.
Tidak berhenti disitu, kami juga menduga ada kesan kesengajaan anggaran refocusing yang manipulatif dan tidak transparan dalam pengelolaannya. Bahkan, diduga banyak data yang dinilai kurang pas.
Contoh kecil, bisa jadi yang positif 10 tetapi hanya diberitakan 1 atau 2 saja. Padahal ini penting sebagai rujukan, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi.
Ini problem sosial loh, wajib hukumnya pejabat publik harus transparan pengelolaan anggarannya, bantuan CSR juga bagaimana pengelolaan dan laporannya, ini kan tidak diketahui publik.
Juga mulai awal hingga akhir melibatkan masyarakat, pendekatannya tidak boleh hanya birokratis, jelas ini kurang humanis, katanya lagi.
Sementara itu perwakilan Eksekutif yang hadir yakni Jannata, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan, menuturkan bahwa pihaknya lebih banyak tidak tahu terkait pengelolaan anggaran penanggulangan Covid-19.
Menurutnya, pihaknya hanya menangani masalah administrasi umum, perizinan administrasi mengadakan acara dan izin keluar masuk, sedangkan anggaran Covid yang digunakan, saya mengaku tidak tahu persis jumlahnya, tapi bisa juga dikatakan besar nominalnya.
Jujur saya hanya di administrasi umum. Terkait anggaran Covid secara jumlah persisnya saya tidak tahu, tapi besar sekali.
“Dan penggunaannya terbagi di beberapa OPD, Dinkes, Satpol PP dan BPBD. Untuk anggaran yang lain secara umum, terus terang saya nggak tahu,” sambungnya.
“Sedangkan untuk informasi berapa jumlah pasien yang terpapar covid hanya satu pintu melalui Dinas Kesehatan Kab. Lamongan,” katanya lagi. (ak)
