Surabaya, petisi.co – Meski menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD Jatim 2026 menjadi Perda, Fraksi Partai Golkar Jatim memberikan sorotan terkait penurunan Pendapatan Daerah tahun 2026.
Kondisi ini menurut juru bicara Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika, dalam pandangan akhir fraksi pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, harus disikapi oleh Pemerintah Provinsi Jatim dengan inovasi dan kreativitas untuk meningkatakan pendapatan.
“Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera melakukan optimalisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak daerah untuk menjaga kapasitas fiskal,” ujar Yudha sapaan akrabnya, Sabtu (15/11/25).
Dari laporan yang ada, penurunan pendapatan tahun 2026 ini cukup sigifikan, mencapai 7,9 persen atau turun Rp 2,27 triliun. Dari rencana awal Rp 28 triliun lebih, pendapatan disepakati menjadi Rp 26,309 triliun.
Menurutnya, penurunan terbesar bersumber dari pemangkasan Dana Transfer Pusat yang mencapai hampir Rp2 triliun lebih, atau 24 persen dari target awal.
“Demikian pula perolehan hasil pajak perolehan kendaran bermotor dan BBNKB, yang turun signifikan atas ketentuan perundangan,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar memandang, penurunan pendapatan ini, berimbas langsung pada alokasi belanja daerah. Rencana awal belanja sebesar Rp29 triliun lebih, disepakati menjadi Rp27 triliun lebih.
“Belanja daerah tahun 2026 berkurang dibandingkan APBD 2025, dialokasikan dominan untuk belanja operasi, dan belanja modal, dan kekuatan tinggal 5 persen dari kekuatan belanja daerah untuk belanja modal,” ucap Pranaya.
Fraksi Partai Golkar juga mengkritisi ketergantungan pembiayaan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Proyeksi pembiayaan neto sebesar Rp916 miliar lebih akan ditutup dari SiLPA tahun berjalan.
“Dapat dilihat bahwa setiap tahun anggaran penutupan defisit anggaran sangat bergantung kepada SiLPA,” paparnya.
Menyikapi kondisi fiskal ini, Fraksi Partai Golkar secara khusus meminta Pemprov Jatim fokus dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi.
“Pendapatan daerah sejak tahun 2025 terjadi penurunan karena kebijakan pusat. F-Golkar ke depan meminta agar Pemprov fokus dalam intensifikasi dan eksensifikasi pemungutan pajak dan retribusi serta optimalisasi pemanfaatan aset atau barang milik daerah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal provinsi yang saat ini pada tingkat sedang,” tegas pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim itu.
Selain itu, pihaknya kata Yudha juga berpesan agar menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025 dan seiring berlakunya program 2026, penggunaan penyerapan anggaran bisa maksimal lagi untuk menghindari penumpukan SiLPA.
Fraksi Partai Golkar juga mendorong agar Perda tentang pajak dan retribusi daerah, diimbangi dengan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, serta intensifikasi pajak retribusi, khususnya Opsen MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).
“Termasuk potensi besar disektor pajak air permukaan, terutama dari eksploitasi Kali Surabaya untuk industri oleh PT. Jasa Tirta, serta optimalisasi bagi hasil dari sektor kehutanan dan perkebunan,” ucapnya.
Termasuk Fraksi Partai Golkar juga meminta Pemprov Jatim mencermati koordinasi perolehan dana transfer pusat, khususnya dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam, serta Dana Hibah dari PT. Jasa Raja.
Di lain hal, Fraksinya juga kata Yudha mendorong upaya penerbitan regulasi keuangan pusat terkait rokok ilegal, cukai baru SKM3, dan penambangan ilegal sumur-sumur tua sebagai sumber pendapatan daerah yang baru.
“Seiring dengan kondisi fiskal daerah, Fraksi Partai Golkar meminta agar belanja daerah dilakukan secara efektif sekaligus melakukan pengawasan bersama-sama terhadap optimalisasi pendapatan daerah,” katanya.
Selain persoalan-persoalan keuangan, dalam padangan akhir, Fraksi PartaiGolkar juga menyoroti beberapa fungsi pelayanan publik. Di bidang kesehatan, fraksi menekankan, selain peningkatan pelayanan dan fasilitas rumah sakit, promosi kesehatan agar menjadi fokus.
Di fungsi pendidikan, Fraksi Golkar berpendapat pentingnya perlindungan terhadap guru dalam proses pembelajaran guna mendekatkan disiplin siswa sekaligus menemukan karakter jiwa Pancasila.
“Untuk itu perlu adanya sinergi antara Dinas Pendidikan dengan aparat penegak hukum,” pintanya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga mendorong kolaborasi antara OPD agar program Pemprov Jatim bisa terealisasi lebih cepat dan dirasakan masyarakat.
“Agar lulusan SMK dan SMA Provinsi Jawa Timur bisa terserap di dunia industri pekerjaan dan untuk bisnis,” lanjut Pranaya.
Pada bidang sosial, Pranaya menyebut, F-Golkar menekankan penguatan update data desil dan DTSEN untuk menentukan sasaran program seperti KPM Jawara, beasiswa, dan bansos lainnya.
“Dalam hal ketahanan pangan, Fraksi Partai Golkar mendorong perwujudan lumpung pangan dan potensi baru terkait pemanfaatan pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan kedaulatan pangan di Jawa Timur,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bamyuwangj, Situbondo dan Bondowoso ini. (ari)
