Gagal Unjuk Rasa, Mahasiswa UM Jember Sentil Pemerintah dengan Baksos

oleh -57 Dilihat
oleh
Korlap aksi M Yayan, kepada awak media di depan gedung DPRD Jember.

JEMBER, PETISI.CO – Sekitar 20 mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (UM) Jember, berniat melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Jember, pada Senin (26/7/2021).

Namun, hal itu harus diurungkan karena saat ini peningkatan jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 semakin sulit dikendalikan.

“Agenda aksi demonstrasi, karena ada pandemi jadi di pertimbangkan. Begitupun dari pemerintah tidak memberikan izinkan,” tutur korlap aksi M Yayan, kepada awak media di depan gedung DPRD Jember.

Karena terhalang pandemi dan enggan dicap sebagai aksi yang provokatif, para mahasiswa tersebut akhirnya melakukan bakti sosial (baksos) dengan membagikan sembako di sekitar kantor DPRD Jember.

“Sasaran kita PKL, tukang becak, jumlah 25 untuk sekarang, kami sudah sediakan 5 kuintal beras untuk dibagikan,” ujar Yayan.

Lebih jauh, Yayan mengatakan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pengkajian dan juga menebar kuisioner di kalangan masyarakat di kabupaten Jember.

Penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada beberapa masyarakat dalam rangka mengkaji dampak dari kebijakan PPKM yang telah diterapkan oleh pemerintah.

“Sosialisasi pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan PPKM ini masih kurang merata,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yayan juga menyampaikan tuntutannya untuk mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan dalam aspek pandemi covid 19. Menekan pemerintah pusat agar lebih mengedepankan aspek kesehatan masyarakat dalam penanggulangan pandemi covid 19.

“Pemerintah pusat harus menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pasal 55 ayat 1 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanganan covid-19,” katanya.

“Kami Menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar melakukan pemotongan gaji untuk penanganan covid 19,” sambungnya.

Sementara itu, saat di jumpai usai aksi tersebut, Nyoman Ari Wibowo, anggota DPRD Jember yang juga politisi PAN saat ditanya mengenai pemotongan gajih 50% ia mengatakan di era pandemi seperti sekarang semua stakeholder memang dituntut untuk peduli.

“Jadi memang era sekarang ini semua pihak harus peduli, kalau bicara Dewan kami ini sudah, tidak usah di suruh, kami pasti bergerak, tinggal mau di blow up atau tidak, nanti kalau perlu contoh yang saya lakukan saya blow up,” kata nyoman. (arif/mmt)

No More Posts Available.

No more pages to load.