BLITAR, PETISI.CO – Kebijakan pemerintah yang telah di sampaikan presiden Joko Widodo waktu audiensi dengan sejumlah peternak yang diundang di istana membuat peternak peternak yang ada di Blitar seperti mendapatkan angin surga.
Tadinya peternak-peternak yang hampir saja gulung tikar kini dapat bernafas segar kembali. Mendengar berita itu sejumlah peternak sangat senang akan merasakan harga jagung yang di subsidi pemerintah dengan harga 4500/Kg, terutama peternak menengah kebawah, tapi hal ini masih dikhawatirkan Gabungan peternak rakyat Indonesia (Gaprindo) kalau penanganannya tidak tepat.
Sehingga yang merasakan harga jagung ini hanya khusus peternak peternak besar yang berduwit saja dan peternak peternak menengah ke bawah tidak merasakannya.
Wildan Ridholloh S.E, Sekjen Gaprindo kepada wartawan Petisi.co pada hari Minggu (19/09/2021) mengatakan, Gaprindo sangat peduli terhadap peternak menengah ke bawah.
Dengan harga pakan yang membumbung tinggi ini sangat sangat dirasakan dampaknya oleh peternak-peternak kecil yang ada di Blitar. Apalagi di saat pandemi covid-19 yang melanda ini, dengan harga produksi yang membumbung tinggi namun harga telur terjun bebas.
Untuk itu subsidi kuota jagung yang sangat besar ini harus benar-benar tepat sasaran jangan sampai peternak rakyat kecil yang jadi tumbal.
“Jangan sampai Seperti tahun tahun kemaren setiap ada bantuan subsidi banyak peternak kecil yang tidak tersentuh bahkan tidak menikmati bantuan itu,” kata Wildan.
Lebih lanjut Wildan menjelaskan, sebenarnya di Blitar banyak peternak rakyat kecil yang belum bisa membeli 4.500/kg secara cash ke bulog karena mungkin kondisi saat ini.
Dikarenakan tidak bisa menebus pakan subsidi ini akhirnya akan mencari pemodal besar untuk menebus di bulog. apakah hal seperti ini melanggar hukum atau tidak, kami juga belum tau dan masih mempelajari.
“Karena bila itu terjadi peternak kecil tidak menikmati subsidi pemerintah, ujung-ujungnya hanya pemodal besar-besar lagi yang akan menikmati,” jelasnya.
Wildan yang juga pengusaha muda ini menambahkan, sebaiknya untuk menghindari monopoli seperti tahun yang lalu seharusnya pendataan peternak ini melibatkan pemerintah daerah untuk mendata peternak.
Jangan sampai yang didata hanya kelompok-kelompok tertentu dan hanya dikuasai segelintir org saja, pemerintah daerah harus dan wajib dilibatkan dalam hal ini.
“Gaprindo dan kaum marhaen akan terus memantau bantuan tersebut sehingga tepat sasaran ke peternak kecil di blitar, jangan sampai terjadi penyelewengan atau manipulasi data,” pungkas Sekjen Gaprindo, Wildan. (min)
