SURABAYA, PETISI.CO – Aksi penolakan industri pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi dan sekitarnya yang dilakukan oleh PT Bumi Sukseindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI) di Surabaya, tak pernah berhenti.
Kali ini, ratusan warga unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (20/2/2020). Warga desa Sumberagung itu mendesak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mencabut perijinan pertambangan PT BSI dan PT DSI.
“Guna terciptanya keselamatan, keberlanjutan dan pemulihan lingkungan dan ruang hidup warga Sumberagung, kami meminta gubernur mencabut ijin pertambangan PT BSI dan PT DSI,” kata Usman, korlip demo kepada wartawan.
Dalam siaran persnya, dijelaskan sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di gunung Tumpang Pintu yang dilakukan oleh PT BSI dan PT DSI tahun 2012, beragam krisis sosial-ekologis dan sejumlah keselamatan ruang hidup ralyat terus meningkat di desa Sumberagung dan empat desa lain di wilayah Kecamatan Pesanggrahan.
Salah satunya adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016 lalu. Bencana lumpur itu merusak kawasan pesisir pulau Merah. Berbagai biota laut, seperti kerang dan ikan mulai menghilang dari pesisir desa Sumberagung.
Bahkan, sejumlah kelompok binatang, seperti monyet dan kijang mulai turun memasuki lahan pertanian warga, karena rusaknya habitat mereka. Beberapa sumur milik warga mulai mengalami kekeringan, diduga karena penurunan kualitas lingkungan.
“Karena itu, kami mendesak Gubernur Jatim untuk memulihkan kawasan yang telah rusak di Tumpang Pitu demi menjamin kehidupan masyarakat dan pengurangan resiko bencana,” tambah Usman.
Demo warga desa Sumberagung mendapat penjagaan ketat polisi dan satpol PP. Mereka datang dengan naik kendaraan pickup dan sejumlah sepeda ontel.
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk dan bendera bertuliskan Tolak Tambang Emas Salakan dan Sekitarnya, cabut IUP PT BSI dan PT DSI, Tumbangkan Tambang. Spanduk sepanjang 10 meter dibentangkan di pagar halaman Kantor Gubernur Jatim.
Selain berorasi, beberapa pengunjukrasa melaksanakan sholat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pejabat Pemprov Jatim yang menemui para pengunjukrasa. “Belum ditemui pejabat pemprov mas,” ucap salah satu pengunjukrasa. (bm)
