Gubernur Khofifah Bantah Pemprov Hentikan Biaya Pengobatan Korban Tragedi Kanjuruan

oleh -71 Dilihat
oleh
Gubernur Khofifah terharu ketika tangannya dicium seorang ibu yang ikut transmigrasi ke Sulawesi Tengah

SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa membantah kabar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyetop biaya pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang.

“Kami masih melayani setiap pasien korban Tragedi Kanjuruhan tanpa biaya alias gratis,” tegasnya kepada wartawan usai pelepasan Transmigran asal Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/10/2022).

Khofifah membeberkan kondisi pasien di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang yang merupakan rumah sakit milik Pemprov Jatim. Saat ini, ada 4 pasien yang dirawat di ruang ICU RSSA.

Kemudian, ada 3 pasien dirawat di ruang HCU RSSA. Sementara, ada satu pasien yang dirawat di lower care. Pasien yang sudah kontrol 12 orang.

Seluruh korban luka-luka dalam peristiwa Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober 2022 yang masih membutuhkan perawatan medis hingga saat ini tetap dilayani dan ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Jatim jika perawatan di RS Saiful Anwar Malang atau RS milik Pemprov manapun.

“Insya Allah, seluruh korban yang dirawat di RSSA akan kami tangani dengan baik hingga yang bersangkutan sehat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dan saya tegaskan gratis tidak dipungut biaya apapun, baik itu yang masih dirawat, atau kontrol,” jelasnya.

Bagi warga yang baru lapor sebagai korban Tragedi Kanjuruhan, Khofifah menyebut tetap bisa dilayani RSSA asal membawa surat pengantar.

“Bagi mereka yang baru melapor sebagai korban Tragedi Kanjuruhan setelah masa tanggap darurat selama 14 hari yang dihitung sejak kejadian tersebut, bisa dilayani gratis jika membawa surat pengantar dari pemkab atau pemkot,” paparnya.

Sebelumnya diketahui, Komnas HAM mengaku memperoleh informasi penghentian pembiayaan korban luka Tragedi Kanjuruhan. Informasi itu, didapat dari suporter Arema FC, Aremania.

“Beberapa hari yang lalu kami juga dikasih kabar sama teman-teman Aremania, ini sedang kami telusuri, itu ada informasi bahwa Pemprov Jatim menghentikan pembiayaan untuk yang luka-luka, karena soal data dan sebagainya,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022). (bm)

No More Posts Available.

No more pages to load.