Surabaya, petisi.co – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, mengukuhkan Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren melalui program One Pesantren One Product (OPOP) Eko-Tren Jatim periode 2025-2030, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat.
Acara ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Eko-Tren OPOP Jawa Timur Tahun 2025 dan Silaturahim Pesantren Peserta Eko-Tren OPOP 2025, di Hotel Harris, Surabaya, Rabu (16/4) sore.
Pengukuhan tim berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/250/013/2025 tanggal 16 April 2025. Tim ini dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pembina, dengan Pengarah dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan OJK Jatim.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Adhy Karyono menjabat sebagai Ketua Umum, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sebagai Ketua Harian. “Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala Yang Maha Esa bersama kita,” kata Khofifah.
Dijelaskan, Kanwil Kemenkumham Jatim telah menyerahkan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk Eko-Tren OPOP. Itu artinya kita sudah memiliki brand yang absah untuk memproduksi banyak item, termasuk komoditas ekspor.
Ia juga menyoroti perkembangan ekosistem program ini melalui tiga pilar, yaitu santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. “Harapan kita, ketika pesantren makin berdaya secara ekonomi, sistem di lingkaran pesantren juga akan makin sejahtera,” ucapnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, menambahkan bahwa salah satu pesantren peserta Eko-Tren OPOP telah berhasil memperoleh sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sertifikat ini sulit didapatkan.
“Higenitas produk itu susah, bisa setahun belum tentu dapat HACCP, tapi ini bagian dari keberhasilan Eko-Tren OPOP. Saya optimistis, dengan banyaknya pesantren di Jatim, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan daerah secara signifikan,” ujarnya.
Ia juga menyebut pesantren lain telah mendapatkan sertifikat halal dan izin berusaha, sebagai bagian dari pengembangan unit usaha pesantren. “Kita kembangkan unit usaha tidak hanya di dalam pesantren, tapi juga di lingkungan sekitar, termasuk santri, alumni, dan masyarakat,” tandasnya. (bm)
