SURABAYA, PETISI.CO – Setelah melaksanakan aksi memperingati Proklamasi Negara Papua pada 1 Juli 2020, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WEST) berencana menggelar aksi memperingati Hari Biak Berdarah Ke-22 di Malang, Senin (6/7/2020) besok.
Aksi yang akan melibatkan warga Papua dan Maluku Utara itu, mendapat penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah Pergerakan Rakyat Independen Berjuang Untuk Maslahat Indonesia (PRIBUMI).
Koordinator PRIBUMI, Haris Budi Kuncahyo mengatakan kedaulatan NKRI meliputi kemerdekaan Papua Irian Jaya adalah harga mati. Kedaulatan NKRI memberikan manfaat besar bagi beasiswa dan dana bantuan pendidikan bagi muda mudi rakyat Papua Irian Jaya.
Karena itu, upaya melanjutkan aksi FRI-WEST Papua dalam rangka memperingati Hari Biak Berdarah ke-22 yang diikuti oknum warga Papua dan oknum warga Maluku Utara adalah merongrong Jihad Kebangsaan.
“Keterlibatan oknum warga Maluku Utara diduga kuat ada kaitannya dengan Separatisme RMS, maka tugas TNI, POLRI, BAIS dan BIN untuk mengusutnya,” ujarnya dalam rilisnya kepada petisi.co, Minggu (5/7/2020) malam.
Menurutnya, Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu adalah satu kesatuan dengan Sabang sampai Merauke dari Kedaulatan NKRI. Untuk itu, Pemerintah Malang Raya tidak boleh membiarkan begitu saja.
“Membiarkan FRI-WP bergerak adalah meningkatkan volume perlawanan rakyat Bumi Arema terhadap oknum-oknum separatis yang mana jumlah warga Papua sekitar 1.000 orang,” tandas pria yang akrab dipanggil Gus Hari ini.
Di era pandemi Covid-19 ini, lanjutnya, aksi tersebut tidak layak dan bertentangan dengan universalitas kesehatan dan kemanusiaan. Sehingga diduga kuat aksi tersebut adalah konspirasi internasional untuk menghancurkan NKRI.
“Maka PRIBUMI menolak dan meminta aparat TNI/Polri untuk tidak ragu lagi dan membubarkan gerakan FRI-WP tanpa kekerasan dan tanpa pertumpahan darah, sebab mereka saudara kita. Meskipun Pemerintah Malang Raya tidak tegas terhadap gerakan mereka,” tegasnya.
Pihaknya bangga kinerja TNI dam Polrià atas pengamanan aksi massa tanpa kekerasan beberapa bulan yang lalu. “Gerakan separatisme FRI-WP bertentangan dengan Sejarah Majapahit,” ucap Koordinator Jaringan Nasional ini. (bm)
