SURABAYA, PETISI.CO – Beredarnya video sekelompok anggota Praja Muda Karana (Pramuka) yang mendukung #2019 GantiPresiden, memantik reaksi keras dari Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Dia mendesak Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso untuk mengusut tuntas, karena itu merupakan pelanggaran kode etik Pramuka.
“Pak Buwas (Budi Waseso) harus ambil langkah hukum. Ini pelanggaran, khususnya buat para pengurusnya. Ini pelanggaran kode etik dan anggaran dasar Pramuka. Maka kita mohon ditindaklanjuti,” kata Gus Ipul, di kantor Kwarda Jatim, Senin (15/10/2018).
Pria yang juga wakil gubernur Jatim ini, memprotes keras dan menyesalkan terjadinya sesuatu yang menyeret pramuka ke politik praktis. Apalagi dalam video itu melibatkan anak-anak berpakaian Pramuka.
“Saya sendiri belum dapat memastikan dimana lokasi video tersebut dibuat. Namun, jika di Jatim, kami akan segera membekukan gugus depan tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, langkah hukum merupakan langkah yang tepat. Tujuannya, agar video itu tidak beredar semakin meluas di masyarakat. Pihaknya bersikap keras karena upaya politisasi itu melibatkan organisasi Pramuka.
“Pihak yang membuat video harus meminta maaf. Politisasi Pramuka ini sebuah tindakan yang tidak baik. Sangsi hukum biar pengadilan yang memutuskan. Itu (video dukungan #2019 GantiPresiden) jelas pelanggaran,” paparnya.
Wakil Ketua Kwarda Pramuka Jatim, AR Purmadi menambahkan, siapapun tidak boleh menarik Pramuka ke politik praktis. Bahkan, pengurus sebelum mereka dilantik, juga harus sanggup tidak membawa kepentingan poilitik ke dalam tubuh Pramuka.
“Tugas kita menyiapkan kader bangsa. Jangan sampai ada yang mengarahkan Pramuka ke politik. Soal sanksi lebih sanksi moral,” ucapnya.
Seperti diketahui, belakangan beredar video yang menunjukkan ratusan anggota Pramuka, diduga Penggalang, diarahkan oleh salah satu pengurus Pramuka mendukung #2019 GantiPresiden. Belum diketahui lokasi dan kapan video tersebut dibuat. (bm)
