Oleh: Immanuel Yosua T*
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Jawa Timur 9 Desember 2025 lalu dirancang dengan kesan yang kuat, bahkan monumental.
Simbol-simbol integritas dipentaskan, ikrar diucapkan, dan narasi besar tentang tata kelola pemerintahan yang bersih kembali digaungkan.
Secara pesan dan visualisasinya, peringatan tersebut meninggalkan kesan serius. Namun dalam etika publik, setiap kemegahan selalu mengandung satu pertanyaan mendasar: apakah nilai-nilai yang dirayakan di ruang seremoni benar-benar hidup dalam praktik keseharian sistem?
Hakordia selalu hadir dengan bahasa yang universal dan nyaris tak terbantahkan: transparansi, akuntabilitas dan integritas. Nilai-nilai ini tidak hanya milik hukum negara, tetapi juga menjadi inti dari hampir semua tradisi moral dan kepercayaan.
Namun pengalaman publik sering menunjukkan bahwa nilai yang diakui secara universal belum tentu dijalankan secara konsisten. Di titik inilah Hakordia seharusnya dibaca bukan hanya sebagai seremonial, melainkan sebagai ruang refleksi bersama.
Jawa Timur dikenal sebagai provinsi dengan kehidupan religius dan spiritual yang kuat. Negara hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan dan ritual publik lintas iman ataupun doa bersama.
Peringatan hari besar dan seremoni spiritual menjadi bagian dari ritme sosial birokrasi. Ini adalah modal etis yang besar. Namun justru karena itu, tuntutan moral terhadap perilaku para pelaku sistem menjadi lebih tinggi. Nilai-nilai luhur yang dirayakan bersama menuntut pembuktian dalam laku nyata.
Di sinilah kritik etika universal perlu ditegaskan. Jika perilaku antikorupsi tidak benar-benar berubah, jika penyimpangan tetap terjadi di balik bahasa moral yang indah, maka yang dilukai bukan hanya hukum negara, tetapi nurani bersama.
Dalam perspektif etika lintas iman, korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, pelecehan terhadap amanah, dan pengingkaran terhadap nilai kebenaran yang dijunjung semua tradisi moral.
Upaya membangun sistem pencegahan tentu patut diapresiasi. Digitalisasi layanan publik, penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penerapan instrumen MSCP, serta Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan kesungguhan struktural.
Namun etika universal mengajarkan satu hal yang sama: sistem hanya akan bermakna jika manusia di dalamnya bersedia berubah secara batiniah. Beberapa inidikator intinya seperti memiliki rasa malu ketika menyimpang, rasa takut melukai kepercayaan publik, dan keberanian untuk berkata tidak pada yang tidak patut.
Di titik ini, batas tipis antara komitmen dan formalitas menjadi terasa nyata. Transparansi bisa berubah menjadi prosedur administratif, akuntabilitas menyempit menjadi laporan, dan integritas tereduksi menjadi slogan.
Padahal dalam etika kemanusiaan, integritas berarti kesatuan antara nilai yang diucapkan dan tindakan yang diambil, antara kesepakatan moral dan praktik sehari-hari.
Pengukuhan Patriot Integritas Muda atau Patriot Antikorupsi menyimpan harapan penting. Melibatkan generasi muda adalah investasi moral jangka panjang.
Namun, refleksi perlu disampaikan dengan jujur. Ikrar tanpa keteladanan hanya akan mewariskan kekecewaan.
Pemuda lintas iman dan latar belakang membutuhkan contoh bahwa nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab benar-benar dijaga oleh mereka yang memegang kuasa.
Bahaya terbesar gerakan antikorupsi bukan pada kritik yang keras, melainkan pada rasa cukup yang lahir dari seremoni moral yang khusyuk. Ketika potensi korupsi masih tinggi dan sejumlah kasus tetap menjadi percakapan publik, makna yang terbaca adalah nilai-nilai universal belum sepenuhnya menjelma menjadi etika publik.
Dalam perspektif lintas iman, ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan kegagalan menjaga martabat manusia dan kepercayaan bersama.
Pasca-Hakordia, ketika panggung dibongkar dan ritual usai, yang tersisa adalah keputusan-keputusan sunyi dalam keseharian praktik tata kelola pemerintahan. Di sanalah integritas diuji. Bukan dalam kata-kata, tetapi dalam pilihan; bukan dalam simbol, tetapi dalam keberanian; bukan dalam seremoni, tetapi dalam kesetiaan pada amanah yang dipercayakan oleh masyarakat.
Jawa Timur memiliki modal sosial, kultural, dan spiritual yang besar. Jika nilai-nilai lintas iman yang selama ini dirayakan mampu diterjemahkan menjadi perubahan mental para pelaku sistem, diantaranya lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih menghormati kepercayaan public, maka Hakordia telah menemukan makna yang paling hakiki.
Di antara komitmen dan formalitas, Jawa Timur sedang diuji. Bukan hanya oleh hukum dan publik, tetapi oleh nilai-nilai universal yang menjadi dasar hidup bersama. Di hadapan ujian itulah, integritas tidak lagi menjadi slogan, melainkan ukuran kemanusiaan kita.
Di sinilah dibutuhkan peran media, civil society dan masyarakat terus mengawal proses implementasi rangkaian seremonial dalam peringatan Hakordia di Jatim 9 Desember lalu. Gubernur dan jajaran di Pemerintah Provinsi Jatim perlu terus membuka ruang dialogis yang sejajar dan egaliter dengan semua elemen masyarakat.(#)
*)Penulis adalah pemerhati pelayanan & keterbukaan informasi publik, Pengurus SMSI Jatim
