Pemkab Didorong Lebih Proaktif Pencegahan dan Pengobatan
Sidoarjo, petisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo menyoroti lonjakan jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) di kota delta dari tahun ke tahun. Akumulasi angka penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang terus meningkat hingga tahun 2025 ini membuat Sidoarjo menduduki peringkat pertama di wilayah Jatim.
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, sepanjang Bulan Januari hingga April 2024, tercatat sebanyak 5.830 ODHIV dengan 167 kasus baru. Angka ini meningkat signifikan di tahun 2025 dengan akumulasi hingga Agustus mencapai 6.681 ODHIV dibarengi 418 kasus baru yang terdeteksi.
“Penambahan angka akumulasi ODHIV di Sidoarjo, menunjukan lemahnya peran pemerintah kabupaten dalam menekan jumlah penderita dan lalai menutup ruang penularan,” ungkap Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., seusai menghadiri acara pawai kebangkitan santri di lapangan Desa Wedoro, Waru, Sidoarjo, Minggu (26/10/2025).
Menurut Abdillah Nasih, Pemkab Sidoarjo dalam hal ini peran Dinkes tidak cukup menyelesaikan problem lonjakan ODHIV dengan skrining ketat, lalu diketahui datanya dan dianggap selesai. Namun ada yang jauh lebih penting yakni menghentikan laju pertambahan, Rehabilitasi, penyediaan obat hingga menyembuhkan penderita yang sakit.
“Jika sudah diketahui identitas orang yang menderita HIV, harusnya pengawasan atau monitoringnya jadi lebih mudah. Sehingga tidak terjadi penularan meluas. Sedangkan yang sakit harus selalu dikontrol untuk dilakukan pengobatan,” tutur politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Legislator yang akrab dipanggil dengan nama Cak Nasih ini mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo agar lebih proaktif dalam penanganan HIV. Salah satu cara yang cukup efektif yakni melibatkan peran kolektif semua pihak secara aktif.
“Kita tahu, HIV ini penyebarannya melalui kontak seksual atau jarum suntik, contohnya pengguna narkoba. Maka pemkab harus menggandeng kepolisian untuk memerangi narkoba, bersinergi dengan ulama dan kiai serta sekolah untuk edukasi pencegahan melalui benteng penguatan iman. Perbanyak pula petugas layanan kesehatan jemput bola yang tiap saat memberi pengobatan ke penderita hingga ia sembuh total,” ulasnya.
Selain itu, lanjutnya, pemkab juga diharapkan secepatnya melakukan langkah kongkrit penanganan bagi ODHIV. Seperti memperbanyak mendirikan shelter atau rumah singgah. Upaya ini diharapkan dapat melokalisir perluasan juga mencegah penularan akibat lemahnya monitoring.
“Peran pengawasan kepada ODHIV yang begitu banyaknya itu khan, tidak bisa dilakukan secara terus menerus 24 jam. Maka langkah kongkrit yang menurut saya bisa dilakukan Pemkab adalah memperbanyak shelter-shelter di setiap satuan wilayah hingga lokasi terpencil yang sulit dijangkau. Kadang ODHIV tidak nyaman hidup ditengah masyarakat karena khawatir dikucilkan. Namun saat tinggal di shelter ia menemukan spirit dari teman senasib dan ada pelayanan pengobatan, tentu ini membuatnya lebih bersemangat dan bahagia. Otomatis imunnya bisa meningkat,” urai Cak Nasih.
Ia juga mengkritik target yang ingin dicapai Pemkab Sidoarjo di tahun 2030 Zero kasus HIV. Menurutnya ini sulit dicapai, karena tiap tahun angka kasus baru HIV di kota delta terus bermunculan dan bertambah. Terlebih target itu tidak diimbangi dengan upaya menekan atau menahan laju penularan serta pengobatan bagi penderita HIV.
“Saya pesimis dengan target zero kasus HIV Pemkab Sidoarjo. Kenapa demikian? Karena faktanya setiap tahun angka kasus HIV terus naik. justru yang harus dilakukan Pemkab saat ini adalah melakukan zero pertumbuhan kasus agar tidak bertambah sekaligus mengobati ODHIV dan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) hingga benar-benar sembuh. Ini yang disebut program nyata dan berhasil. Tidak perlu muluk-muluk target zero HIV,” tandas Ketua DPRD Sidoarjo sekaligus Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut.
Legislator kelahiran Sidoarjo, 8 November 1972 ini, menyoroti penambahan kasus HIV/AIDS di Sidoarjo satu diantaranya disebabkan adanya seks bebas yang menyimpang. Seperti suka sesama jenis hingga biseksual. Transaksi seks bebas ini ditengarai menjadi pintu gerbang dari akumulasi peningkatan penularan HIV.
“DPRD Sidoarjo menyoroti mulai maraknya seks bebas menyimpang. Seperti Lelaki Suka Lelaki (LSL) atau yang dikenal dengan istilah gay. Ada pula yang biseksual yakni lelaki menikahi perempuan tapi juga melakukan seks dengan sejenis. Ini kalau tidak cermat dalam melakukan pengawasan, baik pada lingkungan sosial maupun medsos, bisa menjadi pemicu penularan HIV,” tegas Cak Nasih mengingatkan.
Peningkatan kewaspadaan ini perlu dilakukan melihat data yang dipegangnya, hingga Mei tahun 2025 di Sidoarjo, jumlah ODHA tertinggi ada di kelompok LSL sebanyak 1.367 orang. Temuan angka ini, menurutnya harus segera disikapi oleh pemkab agar angka itu tidak semakin membuat miris semua pihak.
“Data Delta Crisis Center (DCC) yang saya terima, jumlah ODHA di Sidoarjo sebanyak 4.227 orang dengan dominasi atau jumlah terbanyak penyandang HIV/AIDS ada pada kelompok gay (LSL) yakni 1.367 orang. Sedangkan kelompok waria 85 orang,” rincinya.
Data DCC juga menyebutkan bidang pekerjaan yang banyak ditemukan ODHA ada di profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri serta wiraswasta. Tertinggi data ODHA berdasarkan kelompok profesi yakni karyawan/buruh sebanyak 2.343 orang. Disusul posisi kedua Ibu Rumah Tangga (IRT) 670 orang.
“DCC juga membeberkan data penyandang ODHA ditemukan pada bidang pekerjaan PNS dan TNI/Polri ada 55 orang. Artinya apa? Bisa jadi di angka 55 orang ini, terdapat LSL. Terbukti hari ini, ada satu gay asal Sidoarjo yang ditangkap Polrestabes Surabaya dalam pesta seks sesama jenis waktu lalu. Ia juga terindikasi penderita HIV, berstatus ASN PPPK dilingkungan Pemkab Sidoarjo,” ucapnya penuh keprihatinan.
Data itu, imbuh Cak Nasih, bisa menjadi warning bahwa penyebab utama tingginya angka HIV, akibat hubungan seksual tidak aman. Seperti seks bebas sesama jenis atau juga biseksual. “Pesta seks gay, bisa disinyalir sebagai pintu masuk penularan HIV,” terangnya.
Cak Nasih menyebut kasus pesta seks sesama jenis yang baru saja diungkap Kepolisian terjadi di sebuah hotel di Surabaya, bisa menjadi petunjuk awal penegasan bahwa penularan HIV banyak terjadi diluar Sidoarjo. Meski demikian, dugaan penularan ini masih butuh pembuktian dengan melakukan tes HIV secara intens dan menyeluruh.
“Dibandingkan dengan kota-kota lain, Sidoarjo ini tidak punya night club (diskotik), hotel juga baru berkembang di era sekarang ini. Artinya kehidupan malam terutama di tempat hiburan dalam tanda petik pergaulan bebas di kota Delta relatif minim. Namun angka penderita ODHIV dan penyandang ODHA di Sidoarjo tertinggi di Jatim, maka patut diduga mereka tertular di luar sana,” ujar Cak Nasih.
Ia juga merasa khawatir pengaruh negatif pergaulan bebas ini bisa memicu maraknya pesta seks menyimpang jika tidak segera dicarikan solusinya. Bahkan kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya jika dinormalisasi bakal meluas dan bisa menjadi ancaman baru dengan munculnya korban baru usia remaja.
“34 pria yang ditangkap dalam pesta seks gay dengan 29 diantaranya positif HIV. Rata-rata mereka (homoseksual) berusia produktif antara 25-49 tahun. Kalau ini tidak diantisipasi dan dicegah, tidak menutup kemungkinan menyasar korban para remaja usia sekolah menjadi calon gay baru dan terpapar HIV,” ujarnya mewanti-wanti.
Untuk mencegah agar hal semacam itu tidak terjadi, Cak Nasih mengusulkan seluruh lembaga melakukan Voluntary Counseling and Testing (VCT) secara berkala dan kontinyu. Bahkan jika diperlukan dalam setiap proses penerimaan pegawai, instansi atau perusahaan wajib melakukan skrining HIV dan tes narkoba.
“Peristiwa heboh pesta seks menyimpang sesama jenis di Surabaya. Salah satu pesertanya dari 34 org yg ditangkap adalah pegawai PPPK pemkab Sidoarjo. Ini menjadi cerminan. Kok bisa lolos diterima dan diangkat menjadi ASN. Saat seleksi menjadi tanda tanya besar. Tes awal masuk jadi honorer lolos dan tes kedua seleksi PPPK juga lolos. Maka saya usulkan, diperketat saat rekrutmen baik instansi pemerintah daerah maupun perusahaan swasta agar diterapkan psikotest, skrining HIV dan tes narkoba,” tandasnya.
Legislator yang dikenal ramah dan murah senyum ini menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penerimaan pegawai. Supaya kasus kecolongan pegawai yang ternyata seorang gay dan mengidap HIV tidak terulang lagi. “Saran saya tersebut sebagai prinsip lebih hati-hati,” akunya.
Cak Nasih juga mengusulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi memikirkan nasib ODHIV dan ODHA, jika mereka kehilangan pekerjaan akibat menyandang status yang dianggap aib atau tabu oleh masyarakat. Peran sinergi antar OPD seperti Dinkes, Disnaker dan Dinsos sangat dibutuhkan oleh ODHIV/ODHA.
“Stigma negatif sudah terlanjur melekat pada ODHIV/ODHA. seperti yang dialami seorang gay, ASN PPPK Pemkab Sidoarjo yang kedapatan pesta seks dan nantinya dihukum. Selepas keluar penjara dan dipecat dari pekerjaan tentu kasihan harus mencari makan dimana? Ini juga harus dipikirkan karena dia warga Sidoarjo. Maka Disnaker harus menyiapkan pelatihan baginya, Dinkes memberi obat penyembuhan dan Dinsos bertanggungjawab bantuan ekonominya,” ungkap Abdillah Nasih memberi contoh solusi.
Wakil rakyat asal Dapil 6 (Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru) Ini juga mengungkap OPD lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) juga diharapkan turut serta melakukan aksi mendukung program penanganan HIV yang memiliki korelasi dengan gay.
“PMD, P3AKB dan Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari pengaruh seks bebas yang dimulai dari pergaulan gay hingga timbul penyakit HIV. Termasuk bahaya narkoba. Edukasi penanganan dan pengobatan HIV dan Napza juga penting gencar dilakukan,” bebernya.
Cak Nasih juga mengingatkan Dinas Kominfo agar lebih rajin melakukan patroli cyber. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya konten atau grup penyuka sesama jenis. Bila ditemukan dan dinilai membahayakan masyarakat segera laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk dilakukan tindakan blokir.
“Grup LSL (gay) Sidoarjo di medsos marak, jumlah anggotanya sudah mencapai belasan ribu orang. Tentu ini meresahkan dan rawan potensi penularan HIV. Seharusnya Kominfo segera melaporkan hal ini ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Komdigi,” tuturnya.
Tingginya angka ODHIV/ODHA di Sidoarjo diketahui linier sejalan dengan munculnya kelompok gay. Oleh karena itu, Cak Nasih berpesan agar seluruh lapisan menjalankan peran dan fungsinya dengan maksimal dalam memerangi sekaligus membentengi generasi mendatang dari ancaman dua hal tersebut.
“Ibarat memasang barrier sebagai garda terdepan, semua wajib mengambil peran. Keluarga mengontrol pergaulan putra putrinya, sekolah melalui Bimbingan Konseling melakukan deteksi dini prilaku menyimpang pelajar, tokoh masyarakat dan pemuka agama juga berperan menjaga lingkungan, aparat memberantas, pemerintah daerah menghapus grup menyimpang atau memblokir konten negatif. Semua ini jika berjalan baik, saya yakin bisa memutus mata rantai penularan HIV,” pungkasnya. (luk/adv)
