SURABAYA, PETISI.CO – Dana insentif sebesar 25 persen yang belum dibayarakan hingga kini masih dinantikan oleh para tenaga kesehatan (nakes) di Surabaya. Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafii menyatakan bahwa sebaiknya Pemerintah Kota (Pemkot) segera memberikan hak para nakes tersebut sebagai bentuk apresiasi garda depan kesehatan saat ini.
“Sejak awal rekan-rekan Dewan selalu mengatakan, jangan sampai kalau melakukan refocusing itu memotong kepentingan penanganan covid. Termasuk utk insentif nakes karena mereka di garis depan. Ini bisa buat mereka drop,” ungkap Imam saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/8/2021).
Imam mengungkapkan, di Kota Surabaya ini merupakan salah satu yang tenaga kesehatannya sangat repot. Hal ini, lantaran bisa dilihat dari kegiatan nakes untuk penanganan Covid-19 dan non-Covid-19, tracing, testing, treatment, piket di Hotel Asrama Haji sampai kegiatan vaksinasi di Surabaya sangat besar dan membutuhkan banyak pasukan.
“Kami dari dewan ini juga sebenarnya sudah mendesak pada Pemkot Surabaya supaya dibayarkan secara utuh, jangan ada pemotongan,” ujarnya.
Menurutnya, meski Pemkot memutuskan pencairan dana tersebut bersama tim ahli dari berbagai pihak, sebuah ketidakmunkinan juga bila Pemkot benar-benar menipis soal dana daerah.
“Saya lihat anggaran-anggaran di Pemkot, misal bantuan dari stakeholder itu kan juga mungkin bisa dialokasikan untuk hal lain. Sementara yang dari pusat dan APBD itu khusus nakes. Ini persoalan managemen,” kata Imam.
Kendati demikian, ia juga menyatakan ketika target jangan kemudian mengorbankan nakes. Namun, sumber penghasil pendapatan lebih digenjot, sehingga kemudian anggaran bisa bertambah.
“Karena dalam kondisi ini, biarkanlah nakes itu bekerja optimal, tidak memikirkan haknya yang dipotong,” pungkas Imam. (dwd)
