BONDOWOSO, PETISI.CO – Viral di jagat raya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo, Senin (30/8/2021) kemarin.
Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Hasan merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem.
Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2019.
Selain Bupati dan suaminya, KPK juga mengamankan Camat Krejengan Doddy Kurniawan, Kepala Desa Karangren Sumarto, dan Camat Kraksaan Ponirin. Kemudian, Camat Banyuayar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhamad Ridwan, Camat Gading Hary Tjahjono, serta dua orang Ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman.
Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari direktur LSM Jack Centre Jatim, Agus Sugiarto.
Menurutnya, kami berharap kepada KPK juga melanjutkan safarinya ke Bondowoso untuk mengusut tuntas yang saat ini sedang menjadi perbincangan panas di kota tape ini yaitu tentang dugaan kuat adanya transaksi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bondowoso.
Di sisi lain, kami ingin membuktikan sejauh mana kemampuan KPK untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan adanya jual beli jabatan di Kabupaten tanpa melalui OTT.
“Sebab ada beberapa kasus di Bondowoso selama ini dan sampai saat ini KPK belum mampu membuktikan kinerjanya melalui proses dumas,” sebut Agus sapaan akrabnya, Selasa (31/8/2021).
Sebenarnya kami bertanya-tanya, kenapa KPK untuk Kabupaten Bondowoso tidak mampu menembus?.
Untuk saat ini perihal dugaan adanya jual beli jabatan, KPK harus mampu mengungkap dan kami siap jika diminta untuk bersenergi dalam hal mengungkap yang berhubungan dengan dugaan jual beli jabatan tersebut.
“Yang jelas tujuan kami meminta kepada KPK untuk mengungkap dugaan jual beli jabatan itu, demi Bondowoso ke depannya jauh lebih baik,” katanya sambil mengimbuhkan, dan satu hal lagi, sampai saat ini kami masih menaruh simpati dan percaya terhadap KPK, bahwa suatu lembaga anti korupsi yang masih mendapatkan perhatian masyarakat luas untuk berkomitmen memberantas segala bentuk yang menyebabkan kerugian keuangan negara. (tif)
