DPRD Kabupaten Kediri segera panggil OPD terkait
Kediri, petisi.co – Keseriusan legislatif Kabupaten Kediri untuk menindaklanjuti surat yang diajukan aliansi penambang pasir tradisional Kediri Raya rencana akan mengundang sejumlah OPD terkait untuk segera memberikan jalan terbaik atas kerusakan jalan di Kabupaten Kediri dibeberapa titik, lubang besar, aspal terkelupas, dan retakan panjang menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan serta buruknya pengendalian kendaraan bertonase berlebih.
Situasi ini memicu reaksi keras dari Aliansi Penambang Tradisional Kediri Raya. Surat resmi telah dilayangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri untuk menggelar audiensi terbuka lintas instansi.
Audiensi dijadwalkan Senin, 20 April 2026, menghadirkan Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, hingga Satlantas guna membedah persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: praktik over dimension dan over load (ODOL).
Ketua Aliansi, Tubagus Fitrajaya, melontarkan kritik yang jauh lebih tajam. Ia menilai pemerintah daerah selama ini “tahu tapi memilih diam”.
“Semua orang tahu ini masalahnya ada di ODOL. Tapi kenapa dibiarkan? Ini bukan tidak tahu, ini pembiaran yang sistematis. Jalan rusak, rakyat yang menanggung, tapi pelanggar dibiarkan melintas bebas,” tegasnya dengan nada tinggi, Jumat (17/4/2026).
Tubagus bahkan menyindir keras lemahnya koordinasi antar instansi.
“Dishub ke mana? PUPR kerja apa? Satlantas jangan hanya berdiri di pinggir jalan lihat truk lewat. Kalau penegakan aturan cuma formalitas, jangan heran jalan kita seperti kubangan,” sentilnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan penegakan hukum di lapangan.
“Jangan hanya kendaraan kecil yang ditindak. Truk besar yang jelas-jelas overload malah lolos. Ini kan aneh. Aturan ada, tapi seperti tidak berlaku untuk semua,” ujarnya.
Menurutnya, kerusakan jalan bukan semata persoalan teknis, melainkan kegagalan pengawasan yang berdampak luas pada ekonomi masyarakat.
“Setiap tahun anggaran habis untuk tambal sulam. Tapi akar masalahnya tidak disentuh. Ini seperti buang uang rakyat ke jalan yang terus dihancurkan lagi oleh truk ODOL,” katanya.
Tubagus juga memperingatkan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya.
“Kami ini bukan cari ribut. Tapi kalau negara tidak hadir, jangan salahkan kalau rakyat yang bergerak. Kami bisa turun langsung, hentikan kendaraan ODOL, kami serahkan ke aparat. Biar sekalian terbuka, siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang pura-pura,” tegasnya.
Ia menegaskan, audiensi nanti harus menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar diskusi tanpa ujung.
“Jangan lagi rapat-rapat yang hanya menghasilkan notulen. Kami butuh tindakan. Kalau setelah audiensi ini tidak ada perubahan, itu artinya pemerintah memang tidak serius,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan dampak serius dari pembiaran ODOL, bukan hanya pada infrastruktur, tapi juga keselamatan.
“Ini bukan cuma soal jalan rusak. Ini soal nyawa. Truk ODOL itu bom berjalan. Rem blong, muatan berlebih, siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kecelakaan?” pungkasnya. (bam)
