SURABAYA, PETISI.CO – Ribuan buruh sore ini menyerbu Kantor Gubernur Jatim, untuk melancarkan aksi demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sekitar pukul 15.30, perwakilan buruh masuk untuk menemui pihak pemprov Jatim untuk menjelaskan poin tuntutan massa aksi.
“Berita acara pertemuan antara KSPI Jatim dengan Provinsi Jatim pada Selasa, 6 September 2022 sudah kami sepakati bersama para buruh. Kami juga mohon izin karena bu Gubernur belum bisa menemui, jadi beliau meminta kami untuk menemui jenengan semua,” ungkap Himawan Estu Bagijo selaku Kadisnakertrans Jatim saat menemui massa aksi, Selasa (6/9/2022).
Poin kesepakatan tersebut, yakni:
- Pemerintah Jatim diminta untuk evaluasi terhadap UMK 2022 dengan mempertimbangkan inflasi Jatim pada hari ini.
- Pemprov Jatim diminta untuk menambahkan kriteria bagi penerima bantuan 2 persen dari dana alokasi umk, yaitu pekerja dalam proses PHK dan pekerja yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan yang upahnya dibawah Rp 3,5 juta.
- Disnakertrans Jatim melakukan evaluasi terhadap nota pengawas tentang upah lembur dari melakukan sidak sejumlah perusahaan.
- Pemprov Jatim diminta alokasikan dana untuk iuran BPJS Kesehatan bagi orang miskin yang diambil dari APBD Provinsi naik.
- Pemprov Jatim meminta kepada pemerintah pusat, untuk meninjau kembali kenaikan BBP.
Sementara itu, perwakilan buruh, Jazuli menyebut, kenaikan harga BBM yang diputuskan oleh pemerintah per Sabtu (3/9/2022) harus menjadi fokus pemerintah provinsi Jawa Timur.
“Dampak BBM, salah satunya akan meluncurkan yang namanya bantuan kepada beberapa elemen masyarakat, salah satunya adalah ojol atau ojek konvensional,” ujarnya.
Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM yang memicu potensi meningkatkan inflasi harus disikapi dengan adanya evaluasi kebijakan UMK.
“Karena apa? buruh-buruh yang bekerja di pabrik saat ini kondisinya rentan miskin. Kalau ini didiamkan oleh gubernur, tidak menutup kemungkinan mereka akan jatuh miskin,” kata Jazuli.
Kenaikan harga BBM juga memicu terjadinya inflasi, sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Ia memparkan, inflasi terkait dengan kebutuhan pokok sudah menembus hampir 15 persen. Pihaknya mengingatkan pada Gubernur, pada Oktober dan November 2021, Khofifah telah menandatangani UMK 2022.
Tingkat inflasi, lanjutkan, juga tidak dibarengi dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang disinyalir tidak merata. Sementara itu, kenaikan UMKM di beberapa daerah di Jawa Timur juga dinilai masih minim.
“Rekan-rekan buruh di Surabaya, Mojokerto, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo yang naik hanya Rp 75 ribu. Kenaikan hanya sekitar 1 persen. Hari ini kami ingin menyaksikan dan mendengarkan sikap Gubernur Jawa Timur terhadap rakytanya,” paparnya.
Jazuli menyebut, pihaknya memberikan tenggat waktu selama satu minggu.
“Seminggu lagi kami akan lihat, ada respon gak dari Gubernur kami. Namun, kalau tidak ada respon, tidak pilihan. Kami akan instruksikan kepada teman-teman untuk kuras pabrik di Jatim dan turun ke jalan,” pungkas Jazuli. (dvd)
