Surabaya, petisi.co – Aspirasi pendirian SMA negeri di Kecamatan Pakal kembali mencuat dan tidak terbendung dalam setiap reses anggota komisi D DPRD Surabaya, Agus Mashuri. Warga mengeluhkan kesulitan akses pendidikan menengah atas negeri akibat sistem zonasi dan minimnya jumlah sekolah swasta.
Agus Mashuri, yang akrab disapa Cak Huri, menyatakan akan meneruskan aspirasi ini ke Pemerintah Kota Surabaya untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang memiliki kewenangan atas SMA negeri.
“Aspirasi ini akan tetap saya bawa ke Dewan, agar menjadi bahan pertimbangan Pemerintah kota dan provinsi,” ujarnya saat ditemui petisi.co di ruang kerjanya, Selasa (23/9/2025).
Sejak adanya sistem zonasi pada proses penerimaan siswa baru tingkat SMA hampir keseluruhan warga Pakal tidak diterima dikarenakan lokasi rumah yang jauh dari sekolah, sedangkan jumlah SMA atau SMK swasta juga masih minim.
Keberadaan lokasi SMAN di Surabaya tidak merata, dari 31 kecamatan di Surabaya sebanyak 15 kecamatan tidak memiliki SMA negeri.
Kecamatan Pakal salah satunya, sebagai wilayah paling barat Surabaya belum mempunyai SMA atau SMK negeri.
“Pemerintah kota dan provinsi wajib mengkaji ulang, karena setiap tahunnya dari 1.000 siswa lebih yang akan melanjutkan ke SMA hanya 50% yang tertampung, itupun sebagian besar ke sekolah swasta,” tegas Cak Huri
Di Kecamatan Pakal terdapat 3 SMA, 1 SMK dan 1 Madrasah Aliyah keseluruhannya dikelola swasta, menampung siswa sebanyak 1.515, dan setiap tahun mampu menerima siswa baru lebih kurang 500 siswa baru.
Satu SMP negeri dan 6 SMP swasta serta 4 Madrasah Tsanawiyah, yang berada di Kecamatan Pakal, memiliki sebanyak 3.015 siswa, dan setiap tahunnya lebih dari 1.000 siswa melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya.
“Bagaimana mungkin program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan Pemkot terlaksana, jika Sekolahnya saja tidak ada?, ini bisa disebut kecamatan Pakal darurat pendidikan,” tegasnya.
Cak Huri menerangkan bahwa lahan kosong yang tidak terpakai di wilayah Pakal masih banyak dari luas, itu bisa dipertimbangkan untuk bekerjasama dengan pemerintah provinsi mewujudkan SMA Negeri di Kecamatan Pakal.
“Luas wilayah kecamatan Pakal itu 7,7 km², dan masih banyak lahan kosong, untuk membangun GBT dan infrastrukturnya bisa, mosok sih gawe sekolah gak iso,” pungkas legislator PPP ini. (joe)
