BONDOWOSO, PETISI.CO – Menyikapi beredarnya penggalan video yang diduga tidak benar oleh ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso, Achmad Dhafir terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, ditanggapi santai oleh ketua 3 Bidang OKK (Organisasi Keanggotaan Kaderisasi) DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, Syamsul Hadi Merdeka, dalam press release , Rabu (9/3/2022) malam, di Kantor DPC PPP Bondowoso, Jl Situbondo, Kademangan, Tenggarang.
Menurutnya, bahwa dirinya mendapat tugas orasi itu dari partai. Itupun untuk internal kegiatan PPP yang dilaksanakan di gedung ini.
“Semua orasi yang di sampaikan itu merupakan konsumsi internal pengkaderan DPC PPP Bondowoso. Kami tidak ada semacam kesepakatan membuat narasi semacam konferensi pers seperti sekarang ini yang khusus untuk konsumsi publik,” katanya.
Segala sesuatu yang ada di dalam narasi itu adalah hak dan kewenangan saya. Sedangkan dokumentasinya adalah hak penuh menjadi kewenangan DPC PPP Bondowoso.
Dalam narasi tersebut, saya tidak pernah menyebutkan nama tidak menyebut DPRD Bondowoso untuk apa,? karena, itu khusus partai untuk dibahas dikupas oleh semua kader DPC PPP Bondowoso.
“Tapi kalau ini dibawa keluar secara emosi akan menuntut saya dan sebagainya, silahkan,” jelas, Syamsul sapaan akrabnya.
Jika narasinya itu disebar tanpa izin apalagi dipenggal dengan iringan musik dan semacamnya, dijadikan spending template, ini murni pelecehan terhadap PPP.
“Dalam satu bentuk video yang menuding saya dengan kata-kata, Syamsul Hadi itu di kantor ppp berbicara berpidato, ini seakan akan melecehkan PPP,” tegasnya.
Jikapun video utuh tersebut sudah terekspos melalui kanal YouTube resmi DPC PPP Bondowoso, jangankan memenggal, mengedit, menyebar, bahkan mengcopy utuhpun perlu izin dari pemilik awal.
“Ingat, share ke Facebook saja perlu izin, apalagi dokumentasi resmi milik lembaga,” cetusnya.
Beda halnya dengan kemarin, dalam salah satu video yang menyatakan, bahwa Bupati Bondowoso ada tudingan jual beli jabatan ada korupsi dan sebagainya. Itu malah diandaikan dengan uang segepok.
“Nah itu perlu dipertanyakan dan disikapi serius oleh pihak kita,” pungkasnya. (tif)
