Dianggap Menyebarkan Berita Bohong
BONDOWOSO, PETISI.CO – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso, Achmad Dhafir, terancam dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), atas dugaan pencemaran nama baik terhadap pemerintahan Kabupaten Bondowoso.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPC PPP Bondowoso, Barri Sahlawi Zain, saat menggelar press release, di gedung rapat kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, di jalan raya Situbondo, Kademangan, Tenggarang.
Menurutnya, Achmad Dhafir yang merupakan ketua DPC PKB dan sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, telah menyebarkan berita bohong, dengan menyebut pemerintahan Bondowoso marak jual beli jabatan dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut sudah menjadi berita viral dan menjadi konsumsi publik.
“Maka dari itu kami meminta kepada Achmad Dhafir untuk mencabut beberapa pernyataannya sekaligus untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati selaku kepala daerah Kabupaten Bondowoso melalui media elektronik.
Pernyataan tersebut, telah menjadi salah satu dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 tahun 2016, pasal 27, ayat 3, sekaligus kami menggunakan pasal 28, ayat 1, undang-undang yang sama dimana yang bersangkutan menyebarkan berita bohong.
Bahkan, kami akan menggunakan pasal 14 undang-undang pidana Nomor 1, Tahun 1946, dengan ancaman 10 tahun
“Kami akan mempertimbangkan untuk ini. Apabila dalam waktu dua kali 24 jam berapa pernyataan tersebut tidak dicabut, maka kami bersama teman-teman lainnya atas nama DPC PPP Bondowoso, akan melaporkan berita bohong ini ke APH,” katanya.
Ketika disinggung mengenai pernyataan dari ketua 3 Bidang OKK (Organisasi Keanggotaan Kaderisasi) DPC PPP Bondowoso, Syamsul Hadi Merdeka, yang juga viral di Jagat Maya dengan menyebut, bahwa ketua DPRD dan kroni-kroninya bermain proyek, sehingga Achmad Dhafir angkat bicara soal kebobrokan pemerintahan saat ini?.
Pernyataan Syamsul Hadi Merdeka, didalam video tersebut, tidak menyebut nama. Itupun sepotong-sepotong.
“Ketua DPRD itu, bukan di Bondowoso saja, bisa Kabupaten tetangga,” tandasnya.
Sekadar diketahui, Achmad Dhafir, menyuarakan dan membuat konten terkait kebobrokan pemerintahan Bondowoso marak jual beli jabatan, pungli dan lain sebagainya, disebabkan karena Syamsul Hadi Merdeka, memberikan pernyataan dalam acara di kantor DPC PPP Bondowoso, bahwa jalan banyak yang rusak karena ketua DPRD dan kroni-kroninya bermain proyek.
Selain itu, Achmad Dhafir, menyatakan, bahwa Bondowoso marak jual beli jabatan, atas pengakuan dari Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat. (tif)
