SIDOARJO, PETISI.CO – Program Sekolah Toleransi yang sudah dijalankan dengan sukses oleh Komunitas Seni Budaya BrangWetan dapat menjadi inspirasi bagi kepala daerah yang akan datang untuk melanjutkannya.
Semua sekolah harus melaksanakan sekolah toleransi, karena hal ini dapat mencegah terjadinya kasus perundungan, intoleransi, dan diskriminasi. Toleransi perlu dibudayakan di sekolah negeri dan swasta.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Usman M.Kes, dalam acara penutupan program Diseminasi Sekolah Toleransi yang diadakan oleh Komunitas Seni Budaya BrangWetan di Ruang Komisi D DPRD Kab. Sidoarjo, Kamis (27/6/2024).
Hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD Kab. Sidoarjo Komisi D, Aditya Nindyatman, ST, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo, Dr Tirto Adi, serta perwakilan Harmoni Jakarta, Faizal.
Selanjutnya Usman mendorong Dinas Dikbud agar program ini dilaksanakan di sekolah-sekolah yang belum mendapat kesempatan sebagai dampingan dari Komunitas BrangWetan. Bahkan bagi sekolah yang sudah mendapatkannya, BrangWetan diharap bersedia menjadi pendamping meski secara resmi program Sekolah Toleransi ini sudah berakhir.
Program ini luar biasa, tidak boleh berhenti, harus dilanjutkan, Usman berjanji akan merekomendasikan agar Dikbud melanjutkannya.
“DPRD bukan eksekutor, hanya sebatas kebijakan dan anggaran, eksekusi ada di eksekutif. DPRD tidak bisa menjadi eksekutor. Tetapi ikhtiar sebagai manusia, harus tetap dilakukan,”kata Usman.
Senada juga disampaikan oleh Aditya Nindyatman, yang berharap ada keberlanjutan program yang baik ini. DPRD berterimakasih, khususnya kepada BrangWetan.
Hal ini menjadi nilai yang baik dan menjadi perhatian bahwa ketika hari ini ada persoalan diminta seluruh pihak untuk memperhatikan. Karena itu sebagai anggota Dewan Adit berjanji tidak akan mencoret program-program terkait peningkatan kualitas pendidikan di Sidoarjo.
Sementara itu Tirto Adi menyatakan bahwa program sekolah toleransi ini menjadi tugas bersama, bukan hanya pemerintah, karena tren bullying, intoleransi dan diskriminasi cenderung meningkat.
Tirto berharap, kalau toh ada noktah-noktah kecil terkait intoleransi, jangan lantas dibesar-besarkan. Pemerintah sudah bergerak, siapapun yang melanggar pasti ditindak.
Dari kalangan Kepala Sekolah rata-rata berharap program ini dilanjutkan, sebagaimana disampaikan oleh Mujib, dari SMPN 2 Tulangan, Aris Setyawan dari SMPN 1 Gedangan, dan Ismuni dari SMPN 5 Sidoarjo, bahkan juga dari kalangan Pengawas yang diwakili oleh Budi Sunarto.
“Perlu ada pendampingan dari BrangWetan, tetap dipantau, DPRD perlu mensupport, khususnya sekolah yang belum menjadi sekolah toleransi,” tegas Ismuni dari SMPN 5.
Terakhir, Faisal Tamrin dari program Harmoni USAID, menilai program ini sangat serius. Penuh dengan nuansa kolaborasi dengan banyak pihak. Upaya pencegahan sejak dini perlu dilakukan dengan kolaborasi multi pihak. (guh)
