Surabaya, petisi.co – Pjs Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menanggapi permasalahan terkait protes yang dilakukan oleh tokoh warga di Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal kepada pejabat di Kelurahan Babat Jerawat.
Dalam pernyataannya, Restu Novi menyampaikan, bahwa Asisten 1 Pemerintah Kota Surabaya sedang dalam pengawasan untuk semua kecamatan dan kelurahan.
“Forkopimda kita kuatkan untuk penyelesaiannya. Di bawah Asisten 1, itu tidak hanya di Kelurahan Babat Jerawat, namun juga semua kecamatan dan kelurahan di seluruh kota Surabaya,” ujar Restu Novi, kepada wartawan petisi.co, Selasa (15/10/2024).
Novi menjelaskan, saat ini sudah ada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), yang rutin dilaksanakan di setiap wilayah. Dalam forum itulah Pemkot akan memproses laporan atas kinerja dari setiap ASN, termasuk di tingkat kecamatan dan kelurahan.
BACA JUGA :Hadiri Jalan Sehat Warga PBI, Eri Cahyadi Janji Lanjutkan Pembangunan Surabaya Lebih Baik
“Segala permasalahan yang timbul, selalu kita antisipasi dan selesaikan. Jadi kita istilahnya sudah pasang sekrup untuk penyelesaiannya,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, saat Eri Cahyadi menghadiri jalan sehat di Perumahan Pondok Benowo Indah (PBI) Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Minggu (13/10/2024), beberapa warga menghadang Eri Cahyadi untuk memberi kritikan dan mempertanyakan program yang belum terealisasi.
Diantaranya protes yang disampaikan Dhani Nartawan SH, MH, tokoh warga Surabaya barat. Dhani meminta, jika Eri Cahyadi kembali memimpin Kota Surabaya untuk kedua kalinya, supaya mengganti Lurah Babat Jerawat dengan pejabat yang lebih baik.
Dhany yang juga Penasehat LPMK Kelurahan Babat Jerawat menyebutkan, jika Lurah Babat Jerawat kurang transparan dan kurang harmonis dengan mitra kerja lainnya.
Semua ini dibuktikan, kelurahan sering tidak melibatkan LPMK dalam setiap kegiatan maupun pengambilan kebijakan. Diantaranya adalah dana kelurahan (dakel), yang nilainya mencapai Rp 3 miliar.
“Pengelolaan Dakel selama ini kurang transparan, tanpa ada diskusi atau perundingan bersama LPMK. Kami tidak pernah diajak rembugan dalam pengelolaan dana tersebut,” protes Dhani.
Padahal, lanjut Dhany, lurah-lurah sebelumnya selalu berkoordinasi dan erat hubungan silaturahmi bersama LPMK.
“LPMK sekarang itu punya integritas dalam pembangunan kota. Kami juga berjuang bagi warga wilayah kami, akan tetapi seakan kami tidak dianggap oleh lurah sekarang,” pungkas Dhany.(dvd)
