Malang, petisi.co – Sebanyak 12 atlet Anggar Kabupaten Malang dilarang tampil dalam Porprov IX Jatim 2025. Mereka ditolak ramai-ramai oleh 19 pengcab Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI), lantaran dianggap sudah keluar dari induk olahraga ini di Jawa Timur (Jatim).
“Bukan kita (pengprov IKASI Jatim, red) yang menolak. Penolakan itu muncul dari 19 pengcab yang hadir dalam Technical Meeting (TM),” kata Ketua pengprov IKASI Jatim, Agung Setiawan kepada wartawan usai pembukaan cabor ini di GOR Vira Cakti Yudha Divisi Infantri 2 Kostrad, Singosari, Senin (30/6).
Aksi penolakan ini menambah daftar panjang kisruhnya penyelenggaraan Porprov IX Jatim 2025 di Malang Raya. Sebelumnya, beberapa cabor juga terjadi kericuhan, karena berbagai kepentingan. Kericuhan antara lain terjadi di futsal, angkat besi dan kick boxing.
Pantauan petisi.co di arena anggar, 12 atlet anggar kab Malang tidak nampak dalam upacara pembukaan. Meski terpampang nama kontingen kab Malang, tidak ada satupun atlet atau offisial yang ikut upacara. Papan nama kab Malang hanya dibawa oleh leason officer (LO).
Tidak munculnya atlet anggar kab Malang tidak lepas dari protes keras 19 pengcab. Puluhan pengcab ini sempat mengancam akan boikot jika 12 atlet tersebut, dipaksakan hadir dalam acara pembukaan dan ikut bertanding. Alasannya, mereka sudah melanggar aturan pengprov IKASI Jatim.
Salah satunya adalah menolak bertanding di Kejurprov. Padahal, kejurprov merupakan agenda resmi pengprov. Justru, mereka malah memilih mengikuti sebuah kejuaraan yang digelar oleh PB IKASI kubu sebelah dibawah naungan Komite Olahraga Indonesia (KOI).
Sedangkan PB IKASI yang bernaung di KONI dipimpin oleh Agus Suparmanto. “Kalau ikut even di luar PB IKASI, itu kan artinya menolak untuk bergabung PB IKASI. Wajar saja jika 19 pengcab menolak 12 atlet itu berlaga di Porprov,” tambah Ketua Pengcab IKASI Sidoarjo, Ifan.
Adapun 19 pengcab yang melakukan penolakan itu, Kota Malang, Kota Batu, Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kota Mojokerto, kab Mojokerto, kab Bojonegoro, kab Bangkalan, kab Lumajang, kab Blitar, kab Probolinggo, kota Probolinggo, kab Sampang, kab Situbondo, kab Jember, kota Blitar dan kab Banyuwangi.
Menurut Agung Setiawan, pihaknya sudah memberikan beberapa solusi untuk menjaga keberlangsungan pertandingan anggar, ketika melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Porprov. Namun, semua solusi yang ditawarkan mentah.
“Kami tidak mungkin untuk membatalkan pertandingan hanya untuk memenuhi keinginan satu pengcab. Nasib atlet dari 19 pengcab perlu dipikirkan. Apalagi, 19 pengcab itu sepakat untuk bertanding. Jika kemudian pertandingan dipindah ke Batu atau kota Malang, mereka siap,” jelasnya.
Technical Deleget cabor anggar Porprov IX Jatim 2025, Badrul Alam, sependapat dengan Agung Setiawan. Anggar harus tetap dipertandingkan tanpa mengikutsertakan atlet tuan rumah. Kesalahan bukan di pihak pengprov, tapi mereka sendiri yang menyalahi aturan.
“Mereka sudah gabung ke kubu sana. Sekarang kok ingin tanding di even yang diselenggarakan KONI dan pengprov. Makanya, 19 daerah sepakat menolak kehadiran mereka di porprov. Karena kecewa, mereka sempat mengancam menolak hasil pertandingan anggar,” paparnya.
Bagaimana reaksi PB IKASI?. “Pada prinsipnya kita tidak menghalangi atlet bertanding. Tapi, harus sesuai aturan yang berlaku. Memang ini bagian dari disiplin sesuai dengan Undang-undang Keolahragaan dan dalam pertandingan ini ada aturan teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi,” kata Ketua Umum PB IKASI Agus Suparmanto.
Apakah itu artinya 12 atlet kab Malang tidak boleh main di Porprov?. Lagi-lagi Agus menampik pihaknya melarang atlet bertanding.
“Kalau main sih boleh, asalkan harus mengikuti aturan. Kadang-kadang ini suka salah paham. Semua itu punya aturan. Kita dasarnya aturan, apalagi PB mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KONI Pusat,” tegasnya. (bm)
