Surabaya, petisi.co – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak Yebe), mengungkapkan perkembangan positif dalam pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Surabaya pada konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026). Jumlah kepala keluarga (KK) yang belum ditemukan terus mengalami penurunan setelah dilakukan koordinasi bersama dinas terkait.
“Awalnya ada 250.185 KK yang tidak ditemukan. Setelah Kadispendukcapil koordinasi dan tindak lanjut pada 20 Januari, angka turun menjadi 197.594, dan saat ini sudah mencapai 181.867, berarti turun sekitar 15 ribu KK,” ujar politisi dari Fraksi Gerindra tersebut.
Dihitung rata-rata, setiap hari ditemukan 524 KK baru yang terverifikasi. Proses survei melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan pembekalan untuk menjalankan tugas tersebut meskipun tidak memiliki latar belakang sebagai surveyor.
Kendala terbesar yang dihadapi berasal dari migrasi penduduk lintas kelurahan, antar kecamatan, hingga luar kota yang belum terkonfirmasi. Selain itu, terdapat warga di kawasan perumahan menengah ke atas dan apartemen yang menolak dilakukan survei.
“Untuk mengatasi hal ini, NIK warga yang tidak terkonfirmasi akan ditertibkan sementara agar muncul respons untuk melakukan validasi, hal ini penting untuk menjaga akurasi data,” jelas Cak Yebe yang juga menjabat Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya.
Selain itu, selama reses di 12 titik, dia menemukan bahwa mayoritas RT dan RW belum memahami secara utuh program DTSEN. Ia mendorong Pemkot Surabaya membuat surat pemberitahuan resmi kepada seluruh ketua RT dan RW agar informasi dapat sampai ke tingkat warga.
“Dengan melibatkan 1.360 RW dan 9.149 ketua RT di Surabaya, sosialisasi akan menjadi lebih efektif. Mereka dapat membantu menyampaikan agar warga memeriksa status pendataan mereka,” ucapnya.
Warga Surabaya dapat memanfaatkan laman cekin.surabaya.go.id untuk memastikan status DTSEN mereka. Targetnya, seluruh 1.026.192 KK di Surabaya dapat divalidasi tuntas sebelum 31 Maret dengan jumlah data yang tidak ditemukan berada pada angka minimal.
“Insya Allah sebelum 31 Maret bisa selesai. Jika RT dan RW berperan aktif seperti saat sosialisasi DPT Online pemilu, warga akan lebih cepat melakukan pengecekan mandiri,” pungkasnya dengan optimis. (joe)
