BLITAR, PETISI.CO – Di tengah-tengah gejolaknya masyarakat terkait dengan bantuan sosial terhadap dampak covid-19 yang tidak tepat sasaran, Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar sidak langsung di lapangan di Kampung Tangguh Semeru Covid-19.
Mengingat masa pandemi virus corona atau COVID-19, salah satu kebijakan yang dapat menolong masyarakat adalah bantuan sosial (Bansos). “Namun, sayangnya bantuan yang dapat langsung dirasakan masyarakat ini pembagiannya cenderung tak tepat sasaran,” ungkap Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar saat melakukan sidak.
Lebih lanjut Candra Purnama Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar menjelaskan, dalam peninjauan dan sidak tersebut, ditemukan adanya bantuan kurang tepat sasaran, di antaranya di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon.
Kades Suyudi Hariyanto melaporkan bahwa di desanya mendapat bantuan dari Kementerian Sosial, Kabupaten dan Dana Desa. Sebanyak 20% dari bantuan Kementrian Sosial tidak tepat sasaran, karena adanya duplikasi penerima bantuan.
“Ada sebanyak 20% penerima bantuan dari Kemensos tidak tepat sasaran. Adanya kasus duplikasi bantuan mengakibatkan bansos kurang tepat sasaran. Sebanyak 379 KK mendapat bantuan dari Kabupaten dan 156 KK dari dana desa,” ujarnya.
Dengan adanya laporan tersebut memancing pendapat dari Sekretaris Komisi I, Candra Purnama, pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah desa (Pemdes) harus saling berkoordinasi untuk memperbaiki pengalokasian bantuan sosial untuk masyarakat.
“Semua tantangan dan kondisi di lapangan yang dihadapi, tentu pemerintah tidak akan tinggal diam dan saya harap pemerintah daerah dan desa saling berkoordinasi untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial yang telah disiapkan untuk masyarakat agar tepat sasaran. Saya berharap hal itu dapat dimaksimalkan mengingat banyak warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19, dengan demikian pemerintah pusat dan daerah didorong untuk terus saling berkoordinasi. Data terkait masyarakat terdampak Corona disebut akan terus dibenahi,” pungkasnya.(min)
