SIDOARJO, PETISI.CO – Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sidoarjo, selain menuntut sekda untuk segera mengurus aset tak bersertifikat, KPK juga menyoroti penyerapan APBD tahun 2021 yang sudah mendekati akhir tahun baru di angka 61 persen.
Menurut Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama salah satu indikator Pemda bekerja adalah dengan terserapnya anggaran.
Meskipun, sambungnya, terserapnya anggaran tidak berarti bekerja optimal, atau sebaliknya, terkadang target anggaran habis ternyata hasil kerja tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
“Begitu diverifikasi berdasarkan kemanfaatannya malah nilainya kecil. Kedatangan kami juga bertujuan untuk mengevaluasi anggaran agar menjadi suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Bahtiar, Rabu (17/11/2021).
KPK juga mengingatkan ada beberapa hal yang potensial terjadi penyimpangan keuangannya. Pengawasan internal pemda juga perlu dikuatkan.
Evaluasi KPK juga dilanjutkan dengan kunjungan ke proyek pembangunan Frontage Road yang bernilai kontrak sebesar Rp 39,1 Miliar. KPK berharap apa yang dibicarakan dalam monev, Selasa (16/11/2021) dapat dikerjakan sebaik-baiknya agar wilayah Sidoarjo terbebas dari korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Nanti dibilangnya KPK gak kasih peringatan, asal OTT saja. Padahal dikasih peringatan tapi gak dikerjakan. Ini salah satunya kenapa saya keras seperti ini supaya Bapak/Ibu tidak kena OTT. Memangnya kepala daerahnya saja yang kena, kadisnya, kabidnya juga bisa di-OTT,” tegas Bahtiar.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor menyampaikan harapannya untuk menerima lebih banyak pendampingan dari KPK mengingat banyaknya sengketa atau permasalahan aset tanah dan penyerapan APBD pemda yang juga berkaitan dengan intansi lain.
“Harapan kami pendampingan dan arahan seperti ini lebih banyak Pak, karena Sidoarjo sering sekali ada sengketa tanah karena memang tanahnya banyak kemudian berhimpitan dengan yang lain, berkaitan dengan instansi lain dan jumlahnya banyak terutama aset PT KAI,” ujar Muhdlor.
Terkait manajemen aset, sambungnya, memang butuh support dan atensi lebih dari KPK. Muhdlor menekankan bahwa masalah aset bukan hanya masalah BPKAD. dirinya berpendapat masalah aset ini merupakan masalah dari masing-masing penanggung jawab anggaran sehingga wajib untuk menjaga dan mengelolanya.
Terkait dengan proyek pengadaan Frontage Road, Muhdlor menyampaikan apresiasi berkat dorongan KPK proyek tersebut akan segera rampung.
“Karena dorongan panjenengan semua proyek frontage yang seakan-akan mustahil bahkan sulit diwujudkan karena tertunda 7 tahun ini sudah ada titik terang benderang,” kata Muhdlor.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Achmad Zaini menyampaikan terkait APBD. Di depan peserta monev yang hadir termasuk Wakil Bupati, Inspektur, Kepala Bapenda, Kepala BKD, Kepala Pajak, Zaini menjelaskan pendapatan sampai saat ini sudah 83 persen, untuk belanja sampai hari ini 41 persen, yang terbesar fisik. (try)
