SURABAYA, PETISI.CO – Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim harus mengantisipasi krisis ekonomi saat ini dengan mengambil keputusan dan melaksanakan program yang telah disusun dalam RPJMD, serta terus mengamati perkembangan yang ada.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo saat melantik Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum’at (31/8/2018).
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengutip pendapat seorang ahli di bidang pembangunan yang mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini bisa berlanjut, apalagi nilai kurs sudah menyentuh Rp. 14.800,- per US$, akibat pengaruh krisis di Argentina.
Selain itu, China juga mengurangi investasi dan memperkuat pasar dalam negeri sebagai langkah mengantisipasi konflik perang dagang. “Maka saya mengusulkan, pikirkan dengan matang yang bisa meningkatkan kesejahteraan, seperti proses industri yang bahan bakunya di sekitar kita. Karena saat ini defisit neraca berjalan, impor lebih besar ketimbang ekspor,” ujarnya.
Untuk itu, Pakde Karwo meminta para pejabat untuk terus belajar terlebih dalam era krisis seperti ini. “Termasuk merubah pemikiran tidak saja untuk kepentingan Jatim, tapi jugamenghidupkan antar provinsi dan antar negara,’ tegasnya.
Pelantikan ini, sudah sesuai aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dimana pejabat tinggi yang sudah lima tahun menduduki jabatan struktural untuk dilakukan penyegaran. “Pelantikan ini, juga sudah sesuai izin dari Menteri Dalam Negeri dan proses pengusulannya sudah dilakukan mulai Bulan Juni lalu,” ungkapnya.
Selain itu, pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, baik mutasi sesama pejabat pratama maupun promosi dari pejabat administrator menjadi pejabat tinggi pratama. “Sebentar lagi bulan Oktober-November ada teman yang akan mengakhiri tugas atau pensiun sehingga masih ada satu gelombang lagi yang harus kita isi,” katanya.
Menurutnya, salah satu yang menghambat lamanya pelantikan eselon II ini adalah belum adanya kesamaan pandangan antara Menpan RB, Mendagri dan stafnya soal Bakorwil. Padahal, Bakorwil menjalankan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi koordinasidan pengawasan.
“Staf Mendagri merasa ini tidak efisien. Ini kesalahan mendasar karena yangdibangun pemerintah bukan efisiensi tapi efektifiktas,” katanya.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Pakde Karwo kembali mengingatkan untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang biaya pembangunan, karena merupakan keputusan gubernur dan DPRD, bukan Kepala OPD.
“Kalau DPRD gondok nanti ribut, tolong kesadaran sepenuhnya. Tugas kepalaOPD mengusulkan kepada kepala pemerintahan yakni gubernur dan DPRD,”terangnya.
Pejabat Eselon II yang dilantik kali ini berjumlah 20 orang. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim nomor 821.2/1673/204/2018 tanggal 31 Agustus 2018. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Boedi Prijo Soeprajitno, SH M Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Jatim, Dr Bobby Soemiarsono, SH M Si sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jatim, Setiajit SH MM sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim.
Kemudian, Dr Ir Raden Bagus Fattah Jasin MS sebagai Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi, MT sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, serta Aries Agung Paewai, S STP MM sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan pelantikan jabatan fungsional ahli utama yakni Drs Sudjono MM sebagai pustakawan ahli utama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim. (bm)
