BLITAR, PETISI.CO – Dalam akhir tahun ini Blitar tak henti hentinya digoncang demo dari berbagai kalangan masyarakat untuk menyuarakan berbagai macam persoalan yang menumpuk.
Kali ini Kamis (21/12/2023) tak peduli panasnya terik matahari tak menyurutkan semangat ratusan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberatansan korupsi (KRPK) dan Forum Mahasiswa Revolusioner (FMR) Blitar beraksi di halaman Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.
Dentuman musik dan yel-yel perjuangan menggema, memecah hening siang itu. Tak hanya spanduk dengan tagline “Tegakkan Supremasi Hukum! Lawan Politik Uang!” yang berkibar, pohon beringin di tengah aloon aloon Kota Blitarpun turut menjadi saksi bisu kemarahan massa terhadap realita korupsi yang menggerogoti Indonesia, tak terkecuali Blitar.
M Trijanto, selaku koordinator aksi, dalam orasinya yang lantang menyuarakan kekecewaan rakyat.
Korupsi bukan lagi sekadar berita, tapi kanker ganas yang menjalar di segala sendi kehidupan, Kami muak dengan para koruptor berkeliaran seenaknya, sementara rakyat dipaksa menelan pil pahit kemiskinan dan ketidakadilan!.
Trijanto dalam orasinya juga menegaskan, di Blitar sendiri, bayang-bayang korupsi masih menghantui, dari dugaan korupsi KONI Kota Blitar yang mangkrak, hingga maraknya tambang pasir ilegal yang seolah kebal hukum sebab sampai detik ini tindakan hukum jalan di tempat.
“Kasus-kasus ini harus segera dituntaskan. Jangan jadikan Blitar sarang para perampok uang rakyat!” tegas Trijanto, disambut sorak setuju massa.
Selain itu Triyanto juga menyorot Blitar, aksi ini juga menjadi alarm peringatan tentang bahaya laten politik uang menjelang pesta demokrasi 2024. Jangan biarkan Indonesia kembali jatuh ke jurang suap-menyuap!”
Trijanto mengingatkan. Ingat, politik uang adalah induk semang korupsi! Rakyat harus menolak godaan uang haram itu, pilihlah pemimpin yang bersih dan berintegritas!.
Di antara padatnya lalu lintas Kota Blitar dan teriakan massa, meneriakkan sembilan tuntutan yaitu: tangkap dan tahan mantan Ketua KPK Firli Bahuri, jebloskan DPO pembuat surat palsu KPK terhadap Bupati Blitar 2018 ke bui, Adili pelaku intelektual pembuat surat palsu KPK tanpa tebang pilih, bongkar dan usut tuntas dugaan tambang udang ilegal di kawasan hutan lindung perbatasan Blitar-Tulungagung.
Selain itu tuntaskan kasus-kasus korupsi yang mangkrak di Polres dan Kejaksaan Negeri Blitar, Seret dan adili para pelaku money politic, biang lahirnya koruptor baru, Wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada rakyat, dan Tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, singkirkan para pemuja kekuasaan serta Lahirkan Pemilu 2024 yang bersih dan bermartabat, bebas dari praktik politik uang yang menjijikkan.
Aksi KRPK dan FMR Blitar ini bak alarm yang membangunkan kesadaran dari tidur panjang. Suara mereka lantang mengingatkan bahwa rakyat tidak lagi diam. Korupsi dan politik uang harus dilawan, keadilan dan pemerataan harus dituntut terus-menerus. (min)
