Surabaya, petisi.co – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya, mengundang Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi, dan bidang kesra Pemkot, untuk membahas proses pembagian seragam sekolah bagi siswa penerima beasiswa Pemuda Tangguh, dilaksanakan pada Selasa (6/8/2025).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengevaluasi program seragam sekolah gratis di Surabaya. Ia menyatakan secara umum pembagian seragam untuk SD dan SMP ini lebih baik karena bisa dibagikan sebelum tahun ajaran baru, sehingga ketika anak-anak masuk sekolah telah menerima dan memakai seragam, sesuai dengan prioritasmisalnya kalau SD kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Imam menyoroti adanya kendala perbedaan warna dan kwalitas kain seragam yang dibagikan oleh Pemkot kepada penerima beasiswa pemuda tangguh, utamanya seragam pramuka dan putih abu-abu, dimana kualitas dan warnanya berbeda dengan seragam yang dipakai di beberapa SMA negeri di Surabaya.
“Saya menemukan, di SMAN 2, SMAN 10, ternyata warna seragam pramukanya tidak sama, begitu pula yang warna abu abunya, saya sudah telepon ke kepala sekolah SMAN 10,” ujarnya.
Lebih dari 6.000 pelajar SMA, SMK, Madrasah Aliyah dari 21.000 keseluruhan pelajar penerima manfaat beasiswa pemuda tangguh, merupakan warga miskin dan pramiskin yang sekarang masuk di kelas 10.
Legislator partai Nasdem ini meminta Pemerintah Kota lebih cermat dan membuat standarisasi yang terbaik dalam membantu pemberian seragam sekolah gratis warga miskin, sesuai dengan seragam sekolah yang dipakai di SMA agar tidak ada perbedaan dengan siswa yang lain.
“Jangan pokoknya yang penting kita bantu tapi kemudian kok lebih jelek kainnya dengan teman-temannya, karena ini bisa mengurangi rasa percaya diri si siswa tadi, tahu sendiri lah ,anak miskin itu sensitif,” tegas Imam.
Imam mengapresiasi beberapa kepala sekolah dan guru SMA negeri di Surabaya yang memberikan bantuan kain abu abu dan Pramuka, bagi siswa tidak mampu sebagai anak asuh, walaupun terbatas kira-kira 5 siswa.
“Indeks yang ada 1 stel Pramuka dan abu abu sekitar 250 ribu, sedangkan yang di sekolah negeri harganya 280 ribu, maka jika dipakai seragam gratis, akan tampak perbedaanya, baik kwalitas maupun warna,” imbuh Imam.
Imam menekankan pada pos untuk pendidikan terdapat mandatory spending yang 20% dari APBD, jangan cuma menganggarkan 20%, serapannya juga harus 20%, tapi Surabaya dengan APBD yang lebih tinggi dibandingkan tempat lain, selayaknya lebih dari 20%.
“Kalau perlu Surabaya, untuk anggaran pendidikan 25%, jauh di atas spending mandatory. Dan itu serapannya juga harus tinggi, jangan ditulis misalnya 25% tapi serapannya di bawah 20%, ya itu juga nggak ada gunanya,” ujarnya.
Imam Syafi’i juga menyarankan agar sosialisasi program beasiswa Pemuda Tangguh ini ditingkatkan agar lebih efektif, dan masif, dan alangkah baiknya juga RT RW dilibatkan.
“Sosialisasi beasiswa pemuda tangguh jangan hanya sekedar membuka pengumuman, libatkan semua pihak termasuk RT RW,” pungkas Imam Syafi’i. (joe)
