PETISI.CO
OPINI

Lockdown, Bukan Solusi

Oleh: Najmah Rindu*

Di tahun baru, terhitung hingga Bulan Februari, kita masih menghadapi situasi yang sama dengan tahun silam. Menuju genap satu tahun sejak pertama kali masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Seperti kita ketahui, pemerintah telah melakukan perannya dengan membuat regulasi guna mengantisipasi eskalasi penyebaran Covid-19. Masyarakat sedini dan sesering mungkin untuk meminimalisir dan merealisasikan apa yang telah digaungkan pemerintah dalam pencegahan penyebaran pandemi.

Menurut informasi yang bersumber dari akun Instagram Official kawalcovid19.id, per 30 Januari 2021, kasus Covid-19 di Indonesia kembali memecah rekor. Terkonfirmasi 14.158 kasus baru positif covid-19 yang cenderung tinggi dibanding hari-hari sebelumya.

Baca Juga :  Jatim Harus Tegas Soal Reklamasi

Dengan kasus meninggal dunia per 30 Januari sekitar 29.728 jiwa, bisa dikatakan tidak sedikit, mengingat pemerintah intens dan getol menangani penyebaran yang kian masif.

Dikutip dari media CNN Indonesia mengenai lontaran yang disampaikan Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Saleh Daulay,  Jumat (05/02/2021) terkait lockdown akhir pekan di Jakarta yang menimbulkan banyak pertimbangan. Mulai dari politikus Partai Gerindra yang menyetujui usulan dan  segera disampaikan ke pemerintah. Sampai respons kontra dari Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak yang mengungkapkan keraguannya perihal lockdown akhir pekan yang kurang berdampak dalam meminimalisir penyebaran Covid-19.

Baca Juga :  Puasa Senin-Kamis Vs Corona

Setelah menyorot dan menakar tanggapan-tanggapan tersebut, jelas lockdown akhir pekan bukan solusi yang tepat untuk direalisasikan saat ini. Mengingat, tidak semua masyarakat beraktivitas diakhir pekan yang sekadar berbelanja atau aktivitas lainnya, yang tentunya tidak mempunyai tujuan mendasar.

Tetapi, banyak juga masyarakat menengah ke bawah yang memanfaatkan akhir pekan untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup, seperti masyarakat yang bergantung pada UMKM.

Lockdown akhir pekan cocok dijadikan wacana saja, karena dinilai tidak efektif dan akan berdampak signifikan. Jika telah resmi ditetapkan pemerintah, malah ditakutkan memperparah tingkat ekonomi masyarakat saat ini.

Jika ingin melakukan lockdown, seharusnya dan semestinya dijalankan saat awal pandemi mulai merebak tahun lalu. Tapi, semuanya sudah terlambat, yang bisa pemerintah lakukan saat ini mungkin dengan memasifkan operasi disiplin protokol kesehatan secara berkala dan rutin.

Baca Juga :  Kotak Kosong dalam Pemilukada Tahun 2020

Meminimalisir kelonggaran pengawasan mulai dari lingkup terkecil seperti di RT, RW dan perkampungan atau perumahan. Jika memungkinkan lockdown dapat dilakukan di lokasi-lokasi tertentu saja yang pasti di lingkup kecil terdampak covid-19, guna menekan penyebaran dan munculnya klaster-klaster covid-19. Tentu juga dibantu tenaga medis yang siap sedia menjadi garda terdepan.(#)

*)penulis adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

terkait

Mengapa Kepala Daerah Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme?

redaksi

Perppu tentang Ormas dan Kemunduran Demokrasi Indonesia, Dialektika Kekuasaan Vs Hukum

redaksi

Kualitas Karya Jurnalistik di Media Online

redaksi