SURABAYA, PETISI.CO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud menegaskan, di tengah keuangan Pemkot Surabaya yang kondisinya tidak baik-baik saja, seharusnya ada upaya penghematan terhadap pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur.
“Ya, ada selisih hampir Rp 19 miliar. Tapi kok dimenangkan perusahaan yang menawar lebih tinggi. Padahal, sama-sama BUMN yang melakukan penawaran. Saya curiga, ada apa?,” ucap Machmud, Jumat (29/09/2023).
Seperti diketahui, lelang pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur itu dengan pagu anggaran Rp 503,5 miliar dari APBD Pemkot Surabaya.
Dalam pengumuman diaplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Surabaya, PT Pembangunan Perumahan (PP) dinyatakan sebagai pemenang tender. BUMN itu mengajukan penawaran Rp 494,6 miliar mengalahkan PT Waskita Karya yang menawar Rp 476,3 miliar. Meski penawaran lebih rendah, namun Pemkot Surabaya memutuskan PT.PP sebagai pemenang.
Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini berharap Wali Kota Eri Cahyadi yang pegang komando untuk mengevaluasi ulang semua itu.
“Ini kan masih dipersoalkan dan kemarin dirapatkan di Komisi D. Tidak masalah, semoga rekomendasinya bisa melihat dengan jujur nyata. Semua itu harus dinilai dengan apa adanya,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Jika toh ada kesalahan dan kerugian negara, karena yang menawar rendah dikalahkan, mana harus dievakuasi.
“Setop dulu…ulangi, jangan malu. Karena ini menyangkut uang rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, mantan jurnalis senior ini menyampaikan, apakah nututi waktunya, karena waktu disetujui Banggar Rp 250 miliar untuk multi years, dan dipaksakan waktu itu harus masuk.
“Saya tidak tahu ada apa dan ada siapa di balik itu. Tapi, itu terkesan dipaksakan,” tuturnya.
Sekarang, lanjutnya, ada temuan laporan dari elemen masyarakat kalau ternyata yang menawar tinggi dimenangkan.
“Ya kita harus berterima kasih kepada elemen masyarakat yang melaporkan. Sebagai anggota DPRD dan Banggar kita mendengar laporan itu, melihat, dan membaca. Ternyata ada selisih yang lumayan besar hampir Rp 19 miliar,” jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menyatakan, saat ini Pemkot Surabaya sedang melakukan penghematan luar biasa. Belanja-belanja modal dikurangi karena ada rasionalisasi di OPD-OPD. Rasionalisasi ini dilakukan karena kondisi keuangan pemkot lagi sulit sebagai dampak menurunnya pendapatan.
“Tapi kenapa ada kelebihan uang untuk lelang pembangunan RS Surabaya Timur itu dibiarkan, tidak dievaluasi. Tidak dilakukan apa-apa, bahkan teguran tidak. Ini uang rakyat dan rakyat harus diberitahu. Kalau mau ditegur, umumkan teguran itu,” tegasnya.
Untuk itu, kata Machmud, kalau mau disetop, Pemkot Surabaya jangan malu. Yang namanya proses pasti ada yang salah, itu biasa. Namun kalau sudah tahu salah tapi dibiarkan, maka itu luar biasa kelirunya.
“Harus disetop atau diklirkan dulu,” pungkasnya. (riz)
