SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (29/9/2023).
Pengangkatan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/4902/204/2023 tanggal 27 September 2023. Kelima pejabat Eselon II yang dilantik yakni Asep Kusdinar, S. Hut, MH, sebagai Kepala Bakorwil Malang, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim.
Kemudian Dr. Kurniawan Hary Putranto, ST, MM sebagai Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Dr. M. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Budi Raharjo, SE, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Gubernur Khofifah meminta para pejabat yang dilantik untuk segera adaptasi dan tancap gas menjalankan berbagai program dan kebijakan sesuai yang teranggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Serta segera melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap program kerja di OPD masing-masing. Terutama di tiga bulan terakhir pada TA 2023.
“Semoga bisa segera beradaptasi dengan tupoksinya. Bahwa kita harus segera tancap gas, berlari kencang, karena TA 2023 ini juga tinggal tiga bulan lagi. Apalagi, P-APBD 2023 juga kemarin sudah disetujui oleh DPRD. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan,” ujarnya.
Pihaknya mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan dedikasi terbaik. Termasuk terus mengembangkan inovasi, kreativitas, akuntabilitas kinerja, serta kepemimpinan atau leadership. “Ini adalah bagian dari upaya kita bersama-sama untuk membuat Provinsi Jatim terus maju dan melaju,” tegasnya.
Pelantikan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena ada beberapa Kepala OPD yang telah memasuki masa purna tugas maupun yang beralih ke jabatan fungsional. Sedangkan untuk jabatan Inspektorat yang hingga kini masih dijabat Plt, masih menunggu persetujuan Kemendagri.
“Kalau Eselon II lain proses-prosesnya sampai dengan KASN cukup, tetapi kalau inspektorat selain KASN, harus ada persetujuan Kemendagri. Untuk itu kita menunggu sampai kemudian turun persetujuan Kemendagri baru Inspektur bisa dilantik,” terangnya.
Di akhir, kepada Kepala OPD yang akan memasuki masa purna tugas maupun yang akan beralih ke jabatan fungsional, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih atas dediksi dan pengabdiannya yang luar biasa. Salah satunya adalah Budi Santoso (mantan Kepala Bakorwil Malang), yang memasuki masa purna tugas. (bm)
