Oleh: Zainal Arifin Emka*
Belakangan rakyat seperti dipaksa mendengarkan angka-angka yang membuat kepala sulit berkhayal. Nyaris setiap hari uang triliunan disebut-sebut dengan nada enteng. Di dalam berita, di sidang kabinet, atau di media sosial. Rakyat berdompet tipis pun ikut menyebut angka triliunan, meski menggenggam sejuta pun jarang.
Kadang angka itu hadir dalam berita baik: proyek pembangunan jembatan, makan bergizi gratis, atau dana suntikan bagi bank pemerintah. Tapi tak jarang juga beracun: dana bansos yang diselewengkan, pengadaan yang membengkak, atau korupsi cerdik yang nilainya ratusan triliun.
Ironisnya, berjuta rakyat kecil dipaksa mendengarkan semua itu dari warung kopi, halte, atau sela kerja harian. Mereka hanya bisa mengelus dada. Bagi mereka, angka jutaan saja terasa jauh, apalagi triliunan.
Jarak Moral
Fenomena ini bukan sekadar soal uang, melainkan soal jarak sosial dan moral. Negara berbicara dalam bahasa triliun, rakyat hidup dalam realitas puluhan ribu. Di titik inilah kepercayaan publik mulai goyah.
Rakyat merasa negara bicara dengan bahasa yang tak mereka pahami. Uang rakyat dihabiskan atau diselewengkan.
Dari proyek kereta cepat hingga pengadaan pajak digital, dari dana pendidikan hingga pembangunan yang “diparkir” di bank. Di titik ini, rasa keadilan seperti tercabut dari akar nurani.
Kita seolah menyaksikan dua dunia yang hidup berdampingan tapi tak lagi saling memahami: dunia rakyat yang berjuang agar dapur tetap berasap, dan dunia elite yang sibuk mengatur anggaran besar tanpa cukup empati untuk membayangkan arti “seratus ribu rupiah” bagi rakyat miskin.
Masalahnya bukan pada besarnya uang, melainkan kecilnya rasa malu dan tipisnya empati.
Rakyat tidak iri pada angka triliunan; mereka hanya ingin angka itu benar-benar bekerja untuk kehidupan mereka. Jalan diperbaiki, pendidikan terjangkau, layanan publik lebih manusiawi.
Angka-angka fantastis itu terdengar seperti dongeng, jauh dari keseharian rakyat yang bergulat dengan harga sembako, ongkos sekolah, dan cicilan motor. Jangan salahkan mereka jika muncul rasa sinis, bahkan ketidakpercayaan.
Dari sisi etika kepemimpinan, ini menunjukkan betapa jauhnya empati sebagian pejabat dan wakil rakyat terhadap kenyataan sosial bangsanya.
Mereka berbicara tentang triliun, nyaris tanpa sadar bahwa bagi sebagian rakyat, seratus ribu rupiah saja bisa menentukan: makan atau tidak hari itu.
Maka, fenomena ini bukan sekadar soal uang. Ia mengirimkan pesan tentang jarak moral, sosial, dan psikologis antara penguasa dan rakyat. Bahasanya sudah berbeda, nilai yang dihayati pun tak lagi sama.
Dua Cermin
Bahasa petinggi dan bahasa rakyat kini seperti dua cermin yang saling memantulkan. Di satu sisi, rakyat kecil merasa asing dan tidak percaya pada bahasa “triliunan” yang tak pernah mereka sentuh.
Di sisi lain, para elite hidup dalam dunia simbolik angka besar yang kehilangan makna kemanusiaan.
Pertemuan dua dunia yang tak saling memahami inilah yang menimbulkan krisis kepercayaan publik.
Seorang guru honorer pernah berkata bijak, “Masalah bangsa ini bukan semata kurangnya uang, tapi kurangnya rasa malu dan empati dalam mengelola uang rakyat.”(#)
*) penulis adalah Wartawan Tua, Pengajar Jurnalistik
