SURABAYA, PETISI.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal.
Hal itu disampaikan Azwar Anas pada Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) olen MenPAN/RB Abdullah Azwar Anas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (13/3/2023).
Djelaskan Kementerian PANRB, telah menyiapkan Peraturan MenPANRB No 1 Tahun 2023. Dimana peraturan ini merupakan pembaruan dari PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
Peraturan ini menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN. Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang.
“Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai 3 hari agar selesai,” kata Azwar Anas kepada wartawan usai Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023
Hal ini, menurutnya, juga memungkinkan perpindahan jabatan fungsional tidak terlalu rumit. Jadi tidak satu rumpun pun bisa melakukan mutasi. “Ini yang dipercaya Presiden Jokowi mampu membuat birokrasi menjadi lincah,” ucapnya.
Diungkapkan, problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. Dia mencontohkan, bahwa di KemenPAN RB, dilakukan inovasi jemput bola dengan membuka pelayanan melalui telepon dan daring juga dibantu SDM dari KemenPAN RB.
“Ini terbukti efektif karena mampu menurunkan perjalanan dinas ke kantor kami sebesar 85%. Jadi dana perjalanan dinas bisa ditekan dan dialihkan untuk pengendalian stunting,” tandasnya.
Diakhir Azwar Anas menyampaikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, mampu berdampak pada integrasi sistem. Namun, dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi. “Kita sudah stop itu,” tegasnya.
Harapannya, lanjutnya, bisa ada satu sistem (aplikasi) yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap-tiap aplikasi pelayanan publik. “Cukup sekali masukan data dan bisa digunakan berulang,” tuturnya.
Pihaknya juga berharap jika memang ada 1 sistem dalam seluruh inovasi pelayanan publik, Jatim lah pelopornya. Karena Jatim peringkat pertama Tren Top Inovasi Instansi Pemerintah dalam KIPP tahun 2022. (bm)
