SIDOARJO, PETISI.CO – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik pelayan publik ke Kab Sidoarjo. Rombongan parlemen ini disambut hangat oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Jalan Raya Lingkar Timur, Desa Bluru, Kab Sidoarjo, Jumat (28/05/2021) siang. Gus Muhdlor mengajak rombongan mengunjungi sejumlah inovasi layanan publik berbasis IT di MPP Sidoarjo.
Ketua komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku ketua tim menyampaikan bahwa di masa pandemi pemerintah beradaptasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penerapan e-Government dengan memanfaatkan teknologi secara optimal menjadi salah satu cara untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kemudahan di dalam mengakses pelayanan publik secara efisien dan transparan.
“Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan membangun MPP,” tuturnya.
Di tempat ini,para parlemen juga menyempatkan diri melihat langsung alur sistem pelayanan. Sementara itu Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali pun juga mengatakan pelayanan publik yang diterapkan di Sidoarjo merupakan inovasi suatu layanan publik yang mampu memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan bagi masyarakat.
“Inovasi pelayanan publik adalah visi kepemimpinan daerah yang harus melayani masyarakat dan harus memetakan permasalahan lalu menentukan skala prioritas penyelesaian. Mall ini mengintegrasikan beberapa layanan mulai dari pengurusan perizinan, administrasi kependudukan seperti KTP, KK dan akte. Selain itu juga pengurusan STNK,BPJS hingga pajak,” ujar Gus Muhdlor.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerja, dalam mendukung program meningkatkan pelayanan publik.
“Untuk itu tim berkunjung ke Sidoarjo untuk melakukan pendalaman, salah satu tentang pelayanan satu atap di Kab Sidoarjo,apakah sudah sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Kemudian, sejauh mana masyarakat mengenal ombudsman dengan segala tugas, fungsi dan wewenangnya. Serta, bagaimana konsep pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik, dengan kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya di lapangan,” pungkasnya. (try)
