SURABAYA, PETISI.CO – Bertempat di Balai RW VII Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari Surabaya, Juliana Eva Wati selaku Anggota Komisi D DPRD Surabaya mendapatkan sejumlah pengaduan dari masyarakat terkait adanya berbagai persoalan.
Persoalan tersebut mulai dari Bantuan Pendidikan hingga termasuk terkait zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru, red), yang dinilai cukup memberatkan dan tidak adil bagi para warga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, red) di kota Surabaya.
Pengaduan tersebut diterima langsung oleh Ning Juliana (Panggilan akrabnya) saat menggelar agenda acara Reses Sidang Keempat DPRD Surabaya dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) bersama para warga Pacar Kembang pada hari Minggu sore (16/11/2022).
Dalam agenda acara reses tersebut, sebagian besar warga mengeluhkan terkait Bantuan Pendidikan yang meliputi PIP (Program Indonesia Pintar) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang tidak kunjung cair, dan bahkan ada yang tidak lagi menerima bantuan, dikarenakan status data MBRnya berubah.
Mendapati adanya keluhan warga, Ning Juliana sangat menyayangkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak sekolah bersama pihak Kementerian terhadap para wali murid yang menerima Bantuan Pendidikan.
Menurut Ning Juliana, hal ini akan menjadi salah satu evaluasi khusus di tahun 2023 bagi DPRD Kota Surabaya untuk menyampaikan kepada pemerintah, agar di kedepannya tidak ada lagi persoalan bagi warga Surabaya.
“Sebenarnya program Bantuan Pendidikan dari pemerintah bagi para warga MBR itu memang sudah sangat membantu, namun perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan bersifat pengumuman. Hal ini maka akan menjadi evaluasi khusus bagi DPRD Kota Surabaya untuk di tahun 2023, agar tidak ada lagi persoalan di kemudian hari bagi warga yang seharusnya menerima bantuan pendidikan,” ungkap Ning Juliana, Minggu (16/11/2022) sore usai reses.
Oleh karena itu, supaya program Bantuan Pendidikan dapat merata bagi para warga MBR Surabaya, Ning Juliana menghimbau kepada para masyarakat yang telah masuk dalam data MBR untuk tetap melakukan pemutakhiran data di setiap kelurahan masing-masing.
“Setiap warga MBR harus melakukan pembaruan atau pemutakhiran data setiap tahun di kelurahan dan wajib didaftarkan oleh RTnya masing-masing. Nanti biar dilakukan survei ulang, dan agar program Bantuan Pendidikan dapat tetap berjalan dan merata bagi para warga MBR Surabaya,” ucap Ning Juliana kepada wartawan Petisi.co
Sementara itu, terkait penerimaan calon peserta didik di Sekolah Menengah Pertama melalui sistem zonasi, Ning Juliana mengatakan akan menjadi evaluasi juga. Termasuk pengukuran jarak tempuh agar tidak menyulitkan masyarakat. Supaya para calon peserta didik dapat bersekolah di sekolah negeri yang diinginkan dan lebih dekat dengan tempat tinggal.
“Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki prinsip, bahwa sistem zonasi ini adalah pemerataan yang dimaksud semua sekolahan di kota Surabaya ini memiliki standarisasi mutu yang sama-sama baik. Dan diharapkan juga, kemana pun calon peserta didik sekolah dapat mengenyam pendidikan dengan ilmu yang sama, sehingga semoga dapat menjadi masyarakat yang sukses di kedepannya,” ujar Ning Juliana, Anggota DPRD yang juga Sekretaris PAN di Kota Surabaya.
Ketika disinggung soal survei, pelatihan dan sosialisasi ketika setiap kali menjelang PPDB, Ning Juliana mengatakan hal itu memang harus dilakukan. Agar tidak ada lagi ketimpangan sosial di tengah masyarakat terkait persoalan pendidikan.
“Iya itu memang harus dan memang sudah pernah terjadi. Namun mungkin di daerah ini belum sempat tersentuh. Dan tidak menutup kemungkinan pada PPDB berikutnya pasti akan dilakukan karena sudah menjadi catatan bagi kami di DPRD Kota Surabaya,” pungkas Juliana Eva Wati, S.H., M.Kn., selaku Anggota Komisi D yang membidangi Sekolah dan Pendidikan di DPRD Kota Surabaya. (riz)
