SURABAYA, PETISI.CO – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mampu memberikan dua manfaat bagi siswa, yakni kepastian atas hasil kelulusan siswa secara fair dan efisien.
“Siswa akan mendapat kepastian bahwa tingkat kebocoran soal lebih kecil, karena setiap murid mendapat soal yang berbeda. Selain itu basis yang tidak terasa terbentuk yakni kejujuran,” terang Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo usai meninjau pelaksanaan UNBK 2017 di SMKN 6 Surabaya dan SMKN 1 Surabaya , Selasa (4/4/2017).
Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, pelaksanaan UNBK memaksa siswa untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Sebab, aktifitas contek-menyontek sudah tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian, hasil ujian yang diterima siswa adalah murni kerja kerasnya. “Siswa dituntut tidak hanya belajar tentang science, tapi juga etika dan moralitasnya melalui kejujuran,” ungkapnya.
Pakde Karwo mengharapkan, pelaksanaan UNBK tahun 2017 sukses 100 persen. Demikian pula, paper based test/pbt juga ditargetkan 0 persen untuk tahun 2018. Khusus untuk madrasah aliyah (MA) yang belum bisa sepenuhnya mengikuti UNBK, ke depan pemprov akan mendorong terwujudnya 100 persen UNBK.
Menurutnya, dalam pelaksanaan UNBK sebagai salah satu bentuk inovasi, juga ada kendala baik di sisi kultur maupun infrastruktur. Di sisi kultur adalah adanya keraguan masyarakat atas keberhasilan UNBK. Sedangkan di sisi infrastruktur adanya kebutuhan hardware dan software, serta dukungan brainware yang berkualitas. “Dalam setiap inovasi tentu akan ada kendala yang dihadapi. Terlebih pelaksanaan UNBK mengedepankan teknologi,” urainya.
Terkait pelaksanaan UNBK, Pakde Karwo memberikan apresiasi kepada SMKN 6 dan SMKN 1 Surabaya, dan mengimbau sekolah lain untuk benchmarking ke sekolah itu. Apalagi, kedua SMKN tersebut telah melibatkan orang tua dalam perumusan kebijakan dan proses UNBK 2017. Orang tua murid diundang tidak hanya diajak doa bersama, tetapi dijelaskan mengenai pelaksanaan 100 persen UNBK di sekolah ini. “Ini bagus sekali. SMKN 6 menjadikan orang tua, sekolah, dan pemerintah sebagai bagian penting dalam UNBK. Support orang tua penting sekali untuk kelangsungan UNBK,” tuturnya.
Selain itu, SMKN 6 dan SMKN 1 telah membuat alternatif pengawasan melalui kamera CCTV yang bisa dipantau langsung lewat monitor di beberapa ruangan. Sehingga, ketika terjadi permasalahan komputer maka pengawas ruangan dan teknisi bisa langsung mengetahui. “Ini adalah langkah baik, karena ada second opinion untuk pengawasan yang dilakukan programer dan operator dalam satu bilik,” jelasnya.
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menjelaskan, saat ini Pemprov tengah merumuskan konsep agar SMK bisa dibuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ini penting dilakukan agar antara guru praktek dan guru normatif adaptif bisa mendapat remunerasi. Dicontohkan SMK bisa membuka inkubator, sehingga perusahaan bisa terlibat dan membayara retribusi. Retribusi tersebut nantinya bisa menjadi pendapatan sekolah. Selama ini semua retribusi yang diterima sekolah selalu disetor ke negara, karena semua pembiayaan dibebankan ke APBD.
“Kami akan terus berkonsultasi terkait hal ini, termasuk undang-undang yang mendasari. Jika tidak ada masalah maka kami cukup mengatur dan menerbitkan Pergub,” terangnya.
Pakde Karwo meyakinkan, jika SMK tersebut nantinya akan beralih menjadi BLUD tidak akan menimbulkan kesenjangan. Sebab, remunerasi yang didapat tergantung kreatifitas masing-masing kepala sekolah. Namun hal-hal pembiayaan pokok tetap akan dibiayai oleh APBD. Misalnya untuk siswa miskin tetap menjadi tanggungan pemerintah. “Tugas pemerintah adalah membantu yang lemah termasuk siswa tidak mampu sesuai data yang ada,” urainya.
Hanya Dua Sekolah Bermasalah Teknis
Sementara itu saat mendampingi Gubernur Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Saiful Rachman menjelaskan, evaluasi hari pertama UNBK di Jatim, terdapat hanya dua sekolah yang terjadi masalah dan langsung diatasi yakni salah satu SMK Swasta di Surabaya terdapat masalah server sehingga menggeser waktu pelaksanaan UNBK. Sementara sekolah lainnya, salah satu SMK di Pasuruan karena listriknya mati.
“Alhamdulillah semua permasalahan tersebut dapat teratasi, sehingga tidak mengganggu jalannya UNBK, dan tidak merugikan para siswa yang mengikuti ujian ini,” jelasnya.
Ditambahkan, pelaksanaan UNBK pada hari kedua yakni melalui komitmen semua pemangku kepentingan untuk siaga server dan perangkat jaringan, serta pasokan listrik. Juga, sekolah tetap harus konsentrasi melaksanakan ujian, serta dilakukannya pengawasan silang. “Dengan CCTV dan pengawasan silang, di ruangan tidak terjadi kerepotan. Kejujuran para siswa tetap terjaga,” kata Saiful.
Pelaksanaan ketiga kali
Bagi SMKN 6 dan SMKN 1 Surabaya, UNBK tahun ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya. Saat mendampingi Gubernur Jatim, Kepala SMKN 6 Surabaya Dra. Siti Rochanah, MM melaporkan jumlah siswa SMKN 6 Surabaya yang mengikuti UNBK tahun 2017 sebanyak 634 orang dari jurusan jasa boga, tata rias kecantikan, tata busana, perjalanan wisata, akomodasi perhotelan (APH), dan multimedia. Terdapat tiga sesi dalam pelaksanaannya yakni sesi pertama pukul 07.30-09.30 dengan 215 siswa, sesi kedua pukul 10.30-12.30 dengan 208 siswa, dan sesi ketiga pukul 14.00-16.00 dengan 211 orang.
Mengenai persiapan, lanjutnya, pihak guru SMKN 6 selalu memberikan bimbingan kepada para siswa. Para siswa selalu mengikuti tryout online dan tryout sekolah. “Insyaallah anak-anak sudah siap,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN I Surabaya Drs. Bahrun, MM mengatakan, Jumlah siswa SMKN 1 yang mengikuti UNBK tahun 2017 sebanyak 850 siswa. “Kami telah memiliki ruang server sendiri yang dilengkapi genset. Sehingga bisa memastikan siswa bisa melaksanakan ujian dengan lancar,” katanya.
Pelaksanaan UNBK SMK dan SMA diselenggarakan pada waktu yang berbeda. UNBK SMK dilaksanakan tanggal 3-6 April 2017, dengan ujian susulan tanggal 18-19 April 2017. Sementara itu, UNBK SMA pada tanggal 10 s.d. 13 April 2017 dengan ujian susulan tanggal 18-19 April 2017. (cah/mas)
