BONDOWOWO, PETISI.CO – Open Biding deretan posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, diprediksikan bakal selesai pada bulan Agustus 2020 mendatang.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Syaifullah, Selasa ( 28/7/2020) di ruang kerjanya.
Menurutnya, Panitia Seleksi (Pansel) sudah selesai di bentuk dan ditetapkan beberapa minggu lalu.
“Mungkin Agustus sudah selesai. Panselnya sudah selesai,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya sedang mengklarifikasi, memikirkan pemetaan jabatan dinas apa saja yang perlu diopen bidding dan pejabat mana yang hendak dimutasi.
Dalam tahapan ini, memerlukan pemikiran mendalam dan objektif. Sebab, kita tak ingin kebijakan yang diambil salah sasaran.
“Sekarang tahapan-tahapan. Kita masih memutuskan siapa yang dimutasi dan open bidding. Masih kita godok terus,” jelasnya.
Selain itu, ia memastikan, bahwa open biding dan mutasi yang tak lama lagi akan dilakukan. Itupun tidak mengandung unsur politis. Jalannya open bidding dijamin objektif sesuai dengan objektif
“Pergulatan pemikiran ini efektif apa tidak karena jika di SK dua tahun akan menjabat. Dan ini berat dan saya merasakan sendiri berkatnya ini. Kemudian, Ini bukan urusan politik, karena pergulatan pemikiran. Saya komitmen dengan Bupati kita objektif,” katanya.
Sementara untuk anggota Pansel berjumlah tujuh orang. Lima diantaranya merupakan akademisi dan tokoh masyarakat. Sementara sisanya merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang keahlian yang telah disuaikan dengan kebutuhan Pansel.
“Anggota Pansel ada tujuh orang. Lima akedemisi dan tokoh masyarakat. Dua berkaitan dengan keahlian,” tandasnya.
Informasi yang dihimpun, ada 11 kepala OPD di Kabupaten Bondowoso yang masih dijabat Plt. Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Dinas Perumahan & Permukiman (Perkim) Dinas Pertanian, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Koesnadi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB, (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan Inspektorat.(tif)
