Pembagian PL tak Merata, Dinas PU Bina Marga Jember Diprotes

oleh
Suasana Hearing.

Hearing MPK dengan  Dinas BMSDA Memanas

JEMBER, PETISI.CO – Hearing antara Masyarakat Pekerja Konstruksi (MPK) dengan pihak Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Pemkab Jember, Selasa (25/4/2017) di ruang Bamus DPRD Jember memanas.

Hal ini terjadi setelah beberapa pernyataan Kepala Dinas BMSDA Ir. Rasyid Zakaria di hadapan Pimpinan DRPD Jember beserta Komisi C yang dianggap membingungkan dan menyinggung  Forum MPK,  diantaranya terkait legalitas forum MPK sendiri.

“Sebelum hearing dimulai, kami ingin menanyakan forum masyarakat pekerja konstruksi ini mewakili siapa, sebab yang kami ketahui sesuai perundang-undangan sebagai wakil dari rekanan atau kontraktor adalah Asosiasi Pekerja Konstruksi,” ujar Rasyid mengawali pembukaan hearing.

Tak ayal, pernyataan Kepala PU BMSDA itu dibantah oleh Forum MPK. Menurut Agustono, selaku pengurus forum, sudah  ada sejak 10 tahun.

“Kalau bapak menanyakan legalitas, kami sudah ada sejak 10 tahun, dan kami selama ini sering mendampingi rekanan dalam menyampaikan aspirasi dan persoalan-persoalan,” ungkap Agustono.

Bahkan, pernyataan yang lebih tak masuk akal yang keluar dari Kepala Dinas BMSDA dan dianggap tidak relevan adalah adanya oknum rekanan yang meminta tolong kepada salah satu wartawan untuk menulis tentang dirinya dengan imbalan  Rp 1 juta.

“Terkait protes dari rekanan yang tidak mendapat proyek PL, beberapa waktu lalu, juga ada salah satu oknum wartawan yang disuruh menulis tentang saya dengan imbalan satu juta rupiah,” beber Rasyid.

Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi.

Dia langsung bereaksi, dan meminta kepada yang bersangkutan untuk menyebut langsung nama rekanan dan oknum wartawan yang dimaksud.

“Tolong Pak Rasyid tidak membuat pernyataan yang berujung fitnah, disebutkan saja langsung siapa nama rekanan dan oknum wartawan yang dimaksud,” ujar Cak Ayub, begitulah sapaan akrabnya.

Hal senada juga disampaikan Edy Supriyadi peserta hearing. Pihaknya meminta agar Kepala Dinas BMSDA tidak membuat pernyataan yang membuat peserta hearing saling curiga.

“Monggo Pak Rasyid sebutkan saja nama rekanan yang dimaksud dan wartawan dari media apa. Biar tidak ada fitnah dan jangan ada dusta diantara kita,” ujar Edy.

Melihat protes yang datang dari kedua yakni dari pihak Forum Masyarakat Pekerja Konstruksi dan dari pihak DPRD, Rasyid langsung menyatakan mencabut ucapannya.

“Maaf, saya tidak bisa menyebut namanya, tapi saya akan mencabut pernyataan saya tersebut,” kata Rasyid.

Diketahui, hearing antara Forum Masyarakat Pekerja Konstruksi dengan pihak Dinas PU BMSDA dilakukan karena adanya proyek Penunjukan Langsung (PL) yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa, pada 23 Maret lalu, dalam hal ini adalah Dinas BMSDA terhadap beberapa rekanan, dituding oleh forum tidak

transaparan.

Diceritakan, waktu itu pihak PU BMSDA berkirim surat ke sejumlah rekanan untuk mendaftarkan diri guna dilakukan verifikasi. Ada 390 rekanan yang ikut verifikasi di Dinas PU BMSDA untuk mengikuti proses pengerjaan 463 proyek PL.

Namun, dari 390 rekanan yang mengajukan verifikasi, sekitar 180 rekanan atau separo lebih tidak mendapat proyek PL. Hal inilah yang memicu protes dan dilakukan hearing.

Forum menanyakan letak kekurangan dari rekanan yang ikut verifikasi, sehingga pihaknya bisa membenahi apa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi.

“Sekitar 180 rekananan yang tidak mendapat proyek bukannya tidak lulus kualifikasi, tapi jumlah proyek yang kurang, nanti pada saat PAPBD bisa ikut lagi,” jelas Rasyid.

Namun, pernyataan Rasyid tidak membuat peserta hearing puas. Mereka meminta agar Dinas BMSDA lebih transparan lagi, siapa saja yang mendapat ‘jatah’ proyek PL. Sebab menurut beberapa rekanan, yang mendapat ‘jatah’ proyek PL banyak orang baru yang masih diragukan pengerjaannya. Bahkan ada yang tidak memiliki CV, tapi mendapat ‘jatah’.(yud)