MADIUN, PETISI.CO – Pembahasan penambahan biaya kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Madiun digelar di kantor KPUD, Senin (12/02/2018) tidak menemukan kata sepakat. Situasi deadlock pun mengundang reaksi keras dari tim kampanye paslon, terutama datang dari tim kampanye pasangan cabup cawabup Ahmad Dawami – Hari Wuryanto.
Juru bicara tim kampanye paslon koalisi Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PKPI ini, Dimyati Dahlan mengatakan dalam pembahasan tidak menemukan kata sepakat dalam hal penentuan jumlah nominal biaya tambahan kampanye yang nantinya dibebankan pada masing-masing paslon.
Informasi darinya, paslon Ahmad Dawami-Hari Wuryanto mengajukan sebesar Rp 1,2 milyar, paslon Rio Wing Dinaryhadi-Sukiman mengusulkan Rp 21 milyar dan paslon Djoko Setijono mengajukan Rp 1,8 milyar.
Di hadapan wartawan, Dimyati menilai tingginya biaya kampanye dikhawatirkan akan menghasilkan kepala daerah yang berpotensi korup pada saatnya nanti.
“Kami cukup mengajukan Rp 1,2 milyar saja. Dan itu sudah cukup untuk menyediakan bahan kampanye. Kami tidak ingin lantaran harus mengeluarkan biaya politik tinggi, nantinya ada kepala daerah yang berperilaku korup. Dan ini memungkinkan,” ujar Dimyati keras.
Meski demikian, imbuh Dimyati, jika kemudian pihak KPUD yang bakal menentukan besaran tambahan biaya kampanye pihaknya akan menjalankannya yang itu sebagai batas atau plafon maksimal biaya tambahan.
Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak KPUD Kab. Madiun belum dapat dikonfirmasi. Informasi dari sumber yang dapat dipercaya, besaran biaya kampanye akan ditentukan oleh pihak KPUD setempat dikemudian hari. (iya)
