Petisi
OPINI

Pembebasan Napi di Tengah Wabah Corona

Oleh: Anwar Rachman*

Kebijakan Pemerintah yang membebaskan narapidana ditengah merebaknya wabah Virus Corona memunculkan polemik. Polemik menjadi berkepanjangan karena banyaknya komentar dari orang yang tidak kompeten di bidangnya, tidak melihat permasalahan Lapas secara konprehensif dan juga dilatarbelakangi motiv politik untuk menyerang kebijakan pemerintah.

Untuk itu, marilah kita sejenak melihat dan mengkaji data dan fakta kondisi penjara/lapas/rutan di Indonesia saat ini:

Jumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia ada 522 Lapas dengan penghuninya hampir  260 ribu orang dan jumlah meningkat setiap saat, yakni ada yang sampai 200 % dari kapasitas Lapas, karena banyaknya perkara narkoba yakni 60 % dari total penghuni Lapas, sehingga untuk tidur berdesakan seperti tatanan ikan pindang, bahkan terkadang bergantian tidurnya dengan napi lain.

Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang dan jumlah total napi perkara korupsi mencapai 1,8 % dari total penghuni lapas, napi kasus narkotika masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya sekitar 15.482 orang.

Untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun sehingga bandar narkoba yang umumnya dihukum di atas 10 tahun tidak menerima pembebasan. Sedangkan napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan berdasar pertimbangan imun tubuh lemah yang dibebaskan.

Untuk menangani napi sejumlah +/- 260 ribu orang tersebut, ada 35 ribu orang tenaga kerja, anggaran Rp.1,8 trilyun untuk makan napi, selain itu harus disediakan tenaga pengaman, tenaga medis, rohaniawan, konseling/bimbingan pemasyarakatan , sarana dan prasarana dll.

Tujuan umum pemidanaan yang pada awalnya ingin agar pelaku tindak pidana tobat menyesali perbuatannya sehingga menjadi baik kelakuannya tidak tercapai, karena faktanya di lapas pelaku kejahatan mendapatkan training gratis tentang kejahatan dari seniornya sehingga yang tadinya maling motor keluar jadi rampok, yang tadinya pemakai narkoba, keluar malah jadi bandar.

Komisi Tinggi PBB, sub-komite PBB Anti Penyiksaan telah mengimbau kepada negara-negara yang sistem lapasnya masih tradisional dan over kapasitas agar membebaskan sebagian napinya demi kemanusiaan dan untuk itu Iran telah membebaskan 95 ribu orang, termasuk mengampuni 10 ribu tahanan dan Brazil membebaskan 34 ribu narapidana.

Kondisi buruk penjara di Indonesia tersebut diatas, tidak bisa kita bebankan dan merupakan tanggungjawab Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham saja, karena Lapas adalah tempat “pembuangan akhir” pelaku kejahatan.

Garda terdepan penegakan hukum yang menjadi supplier penghuni lapas adalah Kepolisian, lalu Kejaksaan dan terakhir hakim di Pengadilan. Di tangan hakimlah apakah pelaku pidana mau dibebaskan,  dihukum berapa lama, ditentukan  jenis hukumannya dan apabila telah diputus oleh hakim, maka semua pelaku tindak pidana (pencurian, narkoba, zina, korupsi, teroris dll) yang telah masuk penjara,  harus diperlakukan sama, tidak boleh ada diskriminasi.

Dahulu, pemidanaan pelaku pidana merupakan ajang balas dendam, sehingga sering terjadi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang kepada nara pidana, namun sekarang seiring dengan perubahan zaman  pemasyarakatan adalah perubahan perilaku masyarakat, bukan lamanya masa pidana karena lamanya seseorang dalam penjara juga tidak menjamin nara pidana menjadi lebih baik selepas keluar dari penjara.

Misalnya, pengguna narkoba, seharusnya bisa diupayakan agar direhabilitasi, bukan dipidana. Agar tidak semakin bertambah jumlahnya, menjadikan penjara penuh sesak, bahkan keluar malah jadi bandar.

Untuk itu, saat ini mulai diterapkan model hukuman restoratif karena terbukti sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya.

Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik yakni pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah.

Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Restorative Justice memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya.

Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. Harus diakui penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal.

Model restoratif harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian. Untuk merealisasikan gagasan besar tersebut, maka kita harus merombak KUHP, KUHAP dan UU Pemasyarakatan dan hal itu telah mulai dilakukan Pemerintah bersama DPR, namun banyak pihak yang menentang tanpa mempertimbangkan data dan fakta-fakta tersebut diatas serta UU yang berlaku saat ini.

Sebagai bahan perbandingan, kami pernah berkunjung ke penjara sangat modern yang memadukan antara penjara dan bisnis yakni di penjara John Morony Correctional Complex, yang berada The Northern Road, Berkshire Park New South Wales Australia.

Penjara ini menempati lahan seluas 150 hektar, separuh untuk kamar tahanan dan separuhnya adalah pabrik, pekerja pabrik tersebut semuanya adalah napi dipenjara tersebut.

Kamar tahanan napi sangat bersih dan rapi bahkan tergolong mewah karena dilengkapi dengan berapa mesin cuci otomatis da seterika, ruang konseling, ruang ibadah, ruang belajar dll.  Omzet pabrik ini mencapai ratusan milyar dollar dan napi tersebut juga menerima gaji dan negarapun tidak mengeluarkan anggaran untuk menghidupi napi.

Konsep penjara di Australia tersebut sebetulnya dapat dengan mudah kita tiru di Indonesia, Pemerintah/Kemenkumham dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan karyawannya berada dalam satu komplek.

Dalam komplek tersebut, disediakan beberapa kamar untuk napi yang diperkerjakan diperusahaan tersebut, dan area tersebut tetap dijaga polisi atau sipir penjara.

Setiap hari selesai bekerja, para napi tidak perlu balek ke penjara di Lapas, cukup balek ke penjara khusus dikomplek pabrik tersebut.

Dengan demikian, para napi tetap dalam penjara, keamanan terjamin, mempunyai kesibukan dan keterampilan, tetap mendapat penghasilan berupa upah untuk menghidupi keluarganya di rumah, dan negara tidak perlu mengeluarkan anggaran dana untuk menghidupi napi, namun justeru malah mendapatkan pendapatan dari usaha bersama napi tersebut. Bagaimana?

*)penulis adalah anggota Komisi III DPR RI

terkait

Tokoh (Alumni) HMI dan Gus Dur

redaksi

Masalah Papua, Ditinjau dari Aspek Hukum Hoaks

redaksi

Tarik Ulur Jabatan Hakim dan Dialektika Ketatanegaraan Indonesia

redaksi