Probolinggo, petisi.co – Guna mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar sosialisasi bagi kepala perangkat daerah.
Pj Wali Kota Probolinggo, M Taufik Kurniawan mendorong penggunaan KKPD di lingkungan Pemkot, sebab menurutnya hal ini dapat mempermudah transaksi operasional perangkat daerah sehari-hari.
“Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah ini tentunya sebagai upaya yang dilakukan untuk mempermudah bapak ibu sekalian, bukan untuk mempersulit,” kata M Taufik Kurniawan.
Menurutnya, kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) ini sekaligus mendukung gerakan nasional transaksi keuangan non-tunai. “Kemudian meminimalisir penggunaan uang tunai untuk mendukung gerakan nasional pembatasan transaksi tunai,” ujarnya.
Sekda Ninik meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah peserta sosialisasi agar pada Januari 2025 penggunaan KKPD mulai diimplementasikan, karena ini terkait dengan TP2DD kemudian KKPD yang sudah dievaluasi penjabat wali kota di Kemendagri, jadi kepengennya Januari sudah running semua.
Adapun fitur kartu kredit ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran menggunakan Digital Card Via QRIS melalui aplikasi Bank Mandiri atau melalui fisik KKPD melalui mesin EDC. “Sesuai ketentuan dari Kemendagri dapat diperuntukkan bagi kebutuhan perjalanan dinas maupun belanja operasional,” ungkapnya.
Sementara Kepala BPPKAD Ratri Dian Sulistyawati meminta kepada masing-masing kepala perangkat daerah agar segera melengkapi formulir pengajuan KKPD serta mengedukasi mitra penyedia layanan untuk mengajukan fasilitas pembayaran digital QRIS atau mesin EDC.
“Bapak Ibu SKPD bisa segera menyosialisasikan pada pihak penyedia untuk menyiapkan berkas dan administrasi pendukung, bisa dikirim dulu daftar-daftarnya penyedia yang akan dibuatkan untuk QRIS nanti,” tuturnya. (reb)
