SURABAYA, PETISI.CO – Ancaman demontrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada acara penganugerahan gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) bidang ilmu pendidikan Islam kepada mantan Gubernur Jatim Soekarwo di gedung Sports Centre UINSA Surabaya, Rabu (27/3/2019), tak terbukti.
Acara penganugerahan gelar doktor kehormatan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, berlangsung lancar. Hingga acara yang dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berakhir, tak satupun ada mahasiswa UINSA yang berunjukrasa.
Pakde Karwo berhak menerima gelar doktor kehormatan bidang ilmu pendidikan Islam karena dinilai memiliki jasa luar biasa untuk pengembangan Madrasah Diniyah. “Beliau (Soekarwo) sangat layak dan kami merasa tersanjung bisa memberikan gelar doktor kehormatan,” ujar Rektor UINSA Surabaya Prof Masdar Hilmy.
Dijelaskan, penganugerahan gelar doktor kehormatan telah melalui proses panjang. Bahkan, sejak Rektor UINSA masih dijabat oleh Prof Abd A’la dan diusulkan ke Kementerian Agama RI.
“UINSA bahkan didahului Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi gelar kehormatan Soekarwo saat masih menjabat Gubernur Jatim. Tapi, semua bukanlah masalah, dan gelar ini sangat layak serta bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Wakil Rektor III UINSA Prof Ma’shum mengatakan penganugerahan gelar doktor HC tidak hanya untuk UIN, tapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan guru madin di seluruh Indonesia hampir tidak ada, kecuali di Jatim.
“Di sini, Guru Madin sekarang bisa mempunyai pendidikan sarjana itu luar biasa. Hal itu yang ingin UINSA apresiasi,” katanya.
Usai penganugerahan, Soekarwo yang merupakan Gubernur Jatim periode 2009-2019 tersebut menginginkan diniyah salafiyah menjadi satu model pendidikan luar biasa. “Sisi spiritual sudah ada, tinggal menambah ilmu teknologi. Kalau dua ini jadi satu maka manifest kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi luar biasa,” ucapnya.
Sebelumnya, rencana pemberian gelar kehormatan kepada Pakde Karwo mendapat penolakan dari belasan mahasiswa UINSA. Mereka menuding pihak rektorat melakukan praktik politik pragmatis dalam pemberian gelar tersebut. Pakde Karwo dinilai belum memberikan kontribusi di bidang pendidikan agama Islam di Jatim. (bm)
