SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah pusat diminta agar membentuk tim khusus untuk percepatan pembangunan tol yang direncanakan selesai sebelum lebaran 2017. Tim ini, selain memonitor pekerjaan tol ini secara langsung, juga bertugas untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang salah satu diantaranya menjadi penghambat pembangunan tol.
Anggota Komisi D, Abdul Halim di DPRD Jatim, menilai harus ada upaya khusus jika pemerintah pusat ingin merealisasikan peresmian tol-tol tersebut sebelum Lebaran 2017.
“Harus dibentuk tim khusus,” ujarnya Abdul Halim.
Menurutnya, dengan lahirnya Pergub 49/2016 tentang Pertambangan ini menjadi langkah maju dalam hal menyuplai kebutuhan material bagi jalan tol, baik itu batu maupun pasir.
“Beberapa bulan yang lalu, masyarakat Ngawi, khususnya pengusaha tambang wadul ke dewan karena disegel polisi tidak boleh nambang, sehingga suplai material untuk jalan tol Ngawi dan sekitarnya berhenti,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto menyatakan yang masih mungkin bisa kelar sebelum Lebaran 2017 adalah ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto. “Tapi Mojokerto-Ngawi, termasuk juga Pandaan-Malang hampir pasti tidak mungkin selesai sebelum Lebaran 2017,” kata Hamy Wahjuniantio.
Hamy mengungkapkan, pihaknya pernah berkoordinasi dengan Kasubdit Jalan Tol Kementerian PUPR. Dalam kesempatan tersebut Komisi D mendapat penjelasan bahwa semua pembangunan jalan tol di Jatim baru bisa kelar 2019. “Termasuk jalan tol Gempol-Probolinggo, itu juga baru akan selesai 2019,” ujarnya.
Terkait proyek-proyek jalan tol, Hamy pun memberikan masukan agar pemerintah pusat menyiapkan anggaran pembangunan infratrukturnya secara matang. Selain itu, pemerintah juga harus memilih proyek mana saja yang harus didahulukan pengerjaannya.
“Pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur. Lalu memilih proyek pembangunan mana yang jadi prioritas untuk segera diselesaikan. Pembangunannya harus benar-benar tuntas agar tragedi Brexit Lebaran tahun lalu tidak terulang,” tegasnya.
Sedangkan untuk, sumber anggaran bisa dari BUMN yang menjadi pemenang tender atau dari pinjaman lunak perbankan BUMN atau dari Islamic Development Bank (IDB) agar tidak membebani rakyat.
Seperti diberitakan, siaran press Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan tahun ini akan ada penambahan ruas jalan tol yang akan beroperasi sepanjang 392 km. Bila dijumlahkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya, maka jalan tol baru yang beroperasi sepanjang 567,9 km.
Jadi capaian tahun 2016 ada 44 km yang beroperasi, kemudian untuk 2017 ada 392 km yang akan beroperasi, itu tambahannya, jadi proyeksi total sampai dengan 2017 adalah 567,9 km jalan tol yang beroperasi,” kata dia usai melakukan kunjungan ke ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Lima ruas tol di Jatim tersebut merupakan bagian dari 34 seksi jalan tol yang akan diresmikan pengoperasiannya sepanjang tahun 2017. (hari)
