BANYUWANGI, PETISI.CO – Aktifitas warga Pancer beberapa hari ini terfokus pada upaya penghadangan tim peneliti geologi dari Universitas Trisakti dan Karyawan PT BSI. Warga menuntut pemerintah pusat atau Presiden Jokowi untuk segera mencabut IUP dari PT BSI maupun DSI.
Tuntuntan tersebut mendapat respon dari Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syaifudin, S.IK, MH, BPBD Banyuwangi, beserta FORPIMKA Pesanggaran. Rombongan Kapolresta, BPBD Banyuwangi dan FORPIMKA mengunjungi tenda perjuangan warga tolak tambang pada Selasa (13/1/2020).
Agenda kunjungan tersebut untuk berdialog dengan warga tolak tambang, sosialisasi kebencanaan dan mendengar keluhan dari warga tolak tambang.
Dalam acara tersebut, Kades Sumber Agung yakni Vivin Agustin menyampaikan keprihatinannya dan kesedihan yang sangat mendalam apa yang dirasakan warga saat ini.
“Saya sebenarnya nangis batin melihat warga saya sampai mengalami hal seperti ini, namun Pak Kapolresta pasti bisa memahami keterbatasan kewenangan saya sebagai seorang kades, makanya saya mohon supaya harapan warga, agar Gunung Salakan dan sekitarnya tidak dijadikan perluasan areal tambang emas bisa bapak sampaikan kepada pihak-pihak yang lebih berwenang,” ujarnya.
Disela acara tersebut ada pertanyaan dari warga, “Ketika ada bencana tsunami harus mencari yang tinggi, sedangkan tempat tinggi yang kita miliki adalah kawasan Gunung Salakan, apabila tempat tersebut ditambang, kami mau lari kemana?”
“Alasan kami menolak adanya tambang adalah tempat evakuasi, maka alasan kami agar dijadikan pertimbangan terkait rencana kegiatan pertambangan di Kawasan Gunung Salakan,” ungkap Sukam warga Pancer.
BNPB Kabupaten Banyuwangi Eka Muharam menyampaikan, bahwa mereka sangat mengeti apa yang dialami oleh warga.
Menurutnya, salah satu kawasan rawan bencana tsunami memang di Dsn. Pancer, sehingga Pemda Banyuwangi telah mengambil langkah-langkah, yaitu memasang Early Warning System (EWS) dan rambu-rambu evakuasi, sehingga apabila terjadi bencana dapat berjalan ke wilayah-wilayah yang telah ditentukan.
“Terkait hal tersebut, maka kami telah membuat kontijensi apabila terjadi bencana, dan kami menjamin tempat-tempat evakuasi tetap ada, sehingga kami berharap kepada warga tidak berfikir yang berlebihan terhdap bencana tersebut, secara ilmiah potensi terjadinya bencana akan berkurang apabila tempat tersebut akan berkurang, dan potensi kejadian juga akan semakin kecil,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya datang terkait hal memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kebencanaan, terkait dengan kelanjutan dan penghentian kegiatan pertambangan kita tidak berwenang dalam hal itu.
Sementara, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan banyak terima kasih kepada kepala desa dan warga atas sambutannya.
“Kami mendapat aspirasi dari warga, yaitu Gunung Salakan jangan ditambang, aspirasi dari warga akan kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pihak – pihak yang terkait,” tegas Kapolresta.
Dan Kapolresta menghimbau kepada warga untuk sabar dan berdoa agar ada solusi terbaik bagi semuanya.
Setelah acara usai salah satu warga menghampiri wartawan petisi.co dan menyampaikan, selama ini golden share yang dibicarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak pernah dirasakan sama sekali oleh warga Pancer.
“Padahal wilayah ring satu PT BSI hanya transport gratis berupa bus sekolah,” ujar Sugito warga Pancer.(yg)
