SURABAYA, PETISI.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat segera dimulai di 36 kabupaten/kota di Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Dalam penerapannya, sebanyak 2.104 pasukan TNI-Polri akan diterjunkan.
Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto mengatakan, dalam PPKM Darurat ini, pihaknya akan melarang warung dan restoran menerima pelanggan. Juga menutup sementara tempat ibadah dan objek wisata.
“Jika ada yang makan di warung tidak boleh namun harus take away atau bawa pulang, sehingga warung harus tutup jam 20.00 WIB. Masyarakat tidak boleh melaksanakan salat berjamaah terlebih dahulu dan harus ditutup, dan tempat wisata juga harus tutup,” ungkap Suharyanto.
Hal tersebut disampaikan dalam apel gelar pasukan PPKM Darurat di lapangan, Makodam V Brawijaya, Jumat (2/7). Dalam apel itu hadir juga Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo.
Suharyanto menjelaskan, bahwa situasi pandemi Jatim saat ini cukup memprihatinkan. Bahkan kemarin Kamis (1/7) penambahan angka positif merupakan angka tertinggi sejak pandemi Covid-19 menimpa Indonesia, di awal tahun 2020.
“Angka kesembuhan di atas 300, tetapi yang meninggal cukup banyak, dan Jatim merupakan penyumbang angka kematian tertinggi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Apel ini digelar secara serentak, di Surabaya Raya, Malang Raya, Madiun Raya, wilayah Tapal kuda dan di Mojokerto. Setelah apel nantinya para petugas akan masuk ke wilayah penugasan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jatim.
“38 kabupaten/kota di Jatim dibagi dua level, level 3 ada 27 dan nantinya anggota akan masuk di Kodim dan Polres dengan total anggota sebanyak 50 orang. Dan ada 11 kabupaten/kota yang masuk di level 4,” ujarnya.
Meski intruksi dari Kementrian Dalam Negeri belum keluar, pihaknya sudah mengambil kebijakan terlebih dulu, sambil menunggu aturan yang akan diberlakukan. Di daerah level 4 ini, lanjutnya, tingkatnya lebih gawat. Artinya, penyebaran Covid-19 lebih tinggi. Dan nantinya anggota akan langsung masuk ke RT/RW, dengan total pasukan yang berbeda-beda disesuaikan dengan ancaman penyebaran Covid-19 yang berbeda-beda pula.
“Operasi akan dilakukan mulai besok 3-20 Juli 2021, tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang bila penurunan penyebaran Covid-19 dinilai belum berhasil,” kata Suharyanto.
Nantinya, para personel itu bertugas memperkuat 4 pilar pelaksanaan PPKM Mikro Darurat di suatu wilayah. Empat pilar tersebut yaitu pertama kepala desa, dokter puskesmas, babinkantibmas dan babinsa.
“Nantinya 4 pilar ini akan melaksanakan 5M di desa tersebut, bagi masyarakat yang belum memakai masker wajib menggunakan masker, jika ada kerumunan lebih dari tiga orang harus dibubarkan,” paparnya.
Selain itu anggota yang diterjunkan, nantinya juga akan membantu bidan desa untuk melakukan testing, untuk mencari orang-orang yang terkonfirmasi Covid-19.
“Kemudian Tracing nantinya akan dilakukan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa sehingga anggota yang diterjunkan ini tugasnya membantu, karena jika hanya dilakukan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa tidak akan mampu,” tutur Suharyanto.
Ia menjelaskan, kedepannya bila ditemukan orang tanpa gejala, mereka tidak boleh langsung dibawa ke RS rujukan terlebih dahulu. Mereka harus dibawa dan di lakukan isolasi di posko PPKM di setiap RT terlebih dahulu.
“Jika memang sudah berat, maka orang tersebut harus mendapatkan perawatan ke RS. yang dipusatkan di kabupaten/kota dan harus koordinasi dengan pihak puskesmas,” lanjut Suharyanto.
Kendati demikian, jika di tempat isolasi RT sudah penuh, maka masyarakat dibawa ke tempat isolasi dan karantina di tingkat kabupaten/kota. Nantinya di pintu masuk RT/RW juga akan dilakukan pemeriksaan.
“Anggota harus bisa memberikan contoh, edukasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan ke masyarakat, mudah-mudahan dalam 2 minggu bisa turun,” pungkas Suharyanto. (dwd)
