Oleh: Zainal Arifin Emka*
Babak baru “perselisihan” rakyat dengan wakil yang dipilihnya kembali meletup. Pemicunya, pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi profesional.
Dalam sebuah forum konsolidasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kabupaten Bandung, Cucun mengusulkan nomenklatur “ahli gizi” dalam program MBG diubah menjadi “tenaga yang menangani gizi”.
Cucun juga menyarankan tenaga gizi bisa diambil dari lulusan SMA setelah diberi pelatihan singkat selama tiga bulan. Bukan ahli gizi lulusan perguruan tinggi yang berkompeten.
Seperti sebuah ritual kalanga elit, setelah mendapat tekanan publik dan protes dari komunitas gizi, Cucun buru-buru menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media sosial. Juga saat bertemu perwakilan BGN (Badan Gizi Nasional) serta Persagi.
Kalimat yang sudah sangat klise pun ducapkan Cucun: (1) pernyataannya muncul dalam konteks dinamika pembahasan internal terkait usulan di lapangan’ (2) tidak bermaksud meremehkan profesi ahli gizi.
Protes atas pernyataan orang DPR tentu saja bukan sekadar letupan sesaat. Ia adalah akumulasi panjang dari hubungan yang kurang sehat antara rakyat dan wakilnya.
Makin Menipis
Fenomena itu mengirimkan pesan kepada kita tentang tiga alasan utama mengapa ruang toleransi publik terhadap DPR semakin menipis.
Pertama, memori publik sudah terlalu penuh.
Selama bertahun-tahun, masyarakat disuguhi berita tentang korupsi, gaya hidup mewah, komentar yang tidak sensitif, hingga kinerja legislasi yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan dasar.
Akibatnya, satu ucapan keliru tidak pernah berdiri sendiri. Ia dilihat sebagai rangkaian dari puluhan kesalahan sebelumnya. Reaksi publik menjadi cepat dan keras karena ada beban sejarah yang belum tuntas.
Kedua, masyarakat kini jauh lebih terdidik dan lebih vokal.
Setiap warga memiliki panggung sendiri: Twitter, TikTok, Instagram, dan ruang diskusi digital lainnya. Mereka bisa mengoreksi fakta, membandingkan data, bahkan menelanjangi logika yang cacat hanya dalam hitungan menit.
Lucunya atau sedihnya, literasi kritis publik tumbuh lebih cepat dibanding kemampuan sebagian elit politik untuk menyesuaikan cara berkomunikasi. Celah inilah yang membuat banyak pernyataan anggota DPR tampak ketinggalan zaman.
Ketiga, rakyat merasa ada jarak empati yang makin menganga.
Saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, layanan publik yang tersendat, dan persoalan keseharian yang kian kompleks, mereka berharap wakil rakyat tampil dengan sensitivitas yang lebih tinggi.
Butuh Kedewasaan
Ketika pernyataan yang keluar justru terkesan tidak relevan atau tidak memahami persoalan, publik merespons dengan sinisme. Apalagi ketika mereka mengetahui besaran gaji, fasilitas, dan anggaran yang melekat pada jabatan legislator.
Fenomena kritik keras terhadap DPR pada dasarnya lahir dari harapan. Publik ingin lembaga perwakilan benar-benar mencerminkan kecerdasan, kepekaan, dan etika seorang pemimpin.
Mereka tidak menginginkan kesempurnaan, tapi membutuhkan kedewasaan dalam bertutur dan ketepatan dalam bersikap.
DPR tidak harus menjadi lembaga tanpa cela. Namun ia harus menjadi lembaga yang belajar. Di era keterbukaan seperti sekarang, setiap kalimat adalah kredibilitas. Setiap gestur adalah pesan politik. Dan setiap ketidaktepatan membaca situasi publik akan dibayar mahal dengan hilangnya kepercayaan.
Rasanya sudah saatnya DPR meninjau ulang cara mereka berkomunikasi dengan rakyat. Bukan untuk sekadar menjaga citra, melainkan untuk mengembalikan martabat lembaga yang seharusnya menjadi rumah besar aspirasi bangsa.
Jika kita ingin demokrasi bekerja, rasa saling percaya adalah modal utamanya.(#)
*)penulis adalah Wartawan Tua, Pengajar Jurnalistik
