SURABAYA, PETISI.CO – Redaksi media siber petisi.co meralat pemberitaan dengan judul ‘Sengketa Rumah di Kedung Kandang Panas Berbuntut Hika dan Oknum Hakim Dipolisikan,’ diunggah 31 Oktober 2021, dengan link https://petisi.co/sengketa-rumah-di-kedung-panas-berbuntut-hika-dan-oknum-hakim-dipolisikan/
Sebagaimana dikatakan Hika Transisia AP selaku Ketua Umum DPP Korps Indonesia Muda (KIM) dan Pimpinan sekaligus Managing Partner Kantor Hukum Indonesia Muda, bahwa pemberitaan tersebut di atas tidak benar.
“Berita yang dimuat teman-teman media (petisi.co) tidak benar. Saya tidak tahu apa maksud dari narasumber mencemarkan nama saya,” kata Hika, Kamis (16/12).
Hika menjelaskan, pihaknya tidak pernah mencemarkan nama baik orang lain terkait dengan kasus sengketa rumah di Kedung Kandang, Kota Malang.
“Saya heran kok dilaporkan ke polisi. Padahal saya tidak pernah menyebut nama orang, baik saat kejadian maupun di media sosial Instagram. Jadi nama baik siapa yang saya cemarkan, tidak ada. Namun media sudah memblow up seolah-olah saya sudah jadi tersangka. Sementara saya sendiri belum pernah diperiksa,” kata Hika.
Atas pemberitaan ini, redaksi media siber petisi.co menerima penilaian Dewan Pers atas aduan saudara Hika Transisia AP tertanggal 22 November 2021 yang tidak sesuai Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak memuat keberimbangan berita.
Untuk itulah, redaksi meralat sekaligus meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara Hika Transisia AP yang telah dirugikan atas pemberitaan tersebut. Permohonan maaf juga sudah disampaikan secara resmi dan diterima oleh saudara Hika Transisia AP.
Selanjutnya, setelah berkomunikasi dengan saudara Hika Transisia AP, redaksi menunggu hak jawab sebagai klarifikasi atas pemberitaan yang sudah tayang dari saudara Hika Transisia AP. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 b Peraturan Dewan Pers No 2/PERATURAN-DP/IIII/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan bahwa “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”.
