MALANG, PETISI.CO – Mengawali penyampaian laporan Hasil Pembahasan terhadap LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2021.
Sebagai tindak lanjut atas Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD sebelumnya, 31 Maret 2022.
Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, disepakati pembahasan LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2021 oleh DPRD Kota Malang dilakukan melalui:
Pencermatan dan pembahasan oleh Fraksi-Fraksi;
Pencermatan dan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2021 oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang bersama Tim Penyusun LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2022;
Pencermatan dan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang oleh Komisi melalui Rapat Kerja dengan Narasumber;
-Pencermatan dan pembahasan oleh Komisi melalui Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah Mitra Kerja Komisi;
-Pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Anggaran.
Selanjutnya, memenuhi tugas yang diamanatkan, maka dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini,Arif Wahyudi sebagai Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang, menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Malang Tahun 2021, sebagai berikut:
Proses Pembahasan
Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan
pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab
tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.
Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah diwajibkan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya
penyampaian LKPJ kepada DPRD, yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut
pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran.
Hasil Pembahasan
Mencakup empat poin adalah
1.Bidang Pemerintahan.
2.Bidang Perekonomian.
3.Bodang Pembangunan
4.Bidang Kesejahtetaan
I .Bidang Pemerintahan;Berbagai capaian kinerja dalam LKPJ Walikota tahun anggaran 2021
dari 12 sasaran strategis sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dan
sasaran terdapat 5 sasaran yang mencapai target yakni :
Sasaran Strategis Indikator ,Target, Realisasi
1. Meningkatnya
masyarakat terdidik
dan berkarakter
Indikatornya ,indeks Pendidikan , Target 77 , Realisasi 78,5
2. Meningkatnya
kualitas layanan
kesehatan
Indikatornya ,indeks Kesehatan ,Target 81,80, Realisasi 82,09
3. Meningkatnya
pemerataan
pembangunan
infrastruktur dan
sarpras kota secara
terpadu
Indikatornya Indeks Kepuasan
Layanan Infrastrktur
Target 4,2 Realisasi 4,23
4. Meningkatnya
penegakan peraturan
daerah dan tertib
hukum
Persentase
Peraturan Daerah
yang ditegakkan
Target 60% , Realisasi 100%
5. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen AS,
Indikatornya indeks
Profesionalitas ASN
Target 74,38 , Realisasi 74,68
II. Bidang Perekonomian.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2021 mencapai 603 Miliar dari target 614 Miliar atau setara dengan 98%.
Namun perlu dicatat
bahwa PAD Kota Malang hanya menyumbangkan 28% dari total
pendapatan dalam APBD.
Sektor pajak daerah yang tercapai sebesar
430 Miliar dari target penerimaan pajak yang sebesar 462 Miliar dengan
prosentase 93%.
Dari 9 jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ada 3 jenis pajak daerah yang pencapaiannya masih rendah yaitu Pajak Hotel 52,57 %, pajak reklame 72,62 % dan pajak parkir 85,28 %.
Untuk kedepannya, kami
mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat menganalisa potensi pajak yang lain terutama pajak dan retribusi parkir yang masih bisa digali lebih dalam lagi.
“Selain itu, perlunya inovasi dan strategi dalam pemenuhan target pajak juga perlu untuk terus dilakukan agar kemandirian keuangan daerah dapat diwujudkan,” kata Arif Wahyudi saat membacakan naskah atas jawaban fraksi DPRD.
III. Bidang Pembangunan.
1. Masalah Penanganan Banjir yang merupakan penyakit akut
pembangunan kota Malang belum juga diimplementasikan
analisis dan pengerjaan jangka panjang, contohnya pada bulan lalu saja ketika terjadi hujan deras terdapat 26 titik banjir yang tersebar di titik vital
bahkan muncul 18 tambahan titik baru.
Padahal anggaran
penanganan banjir sudah menjadi desain prioritas pembangunan Kota Malang bukan hanya di lihat dari aspek sosial ekonomi melainkan juga dari aspek lingkungan jangka panjang.
Salah satu penyebabnya
adalah sedimentasi dan integrasi sistem drainase yang kurang baik. Kebijakan strategis berupa program Gerakan Angkat Sampah dan
Sedimen (GASS) pun belum dapat menjawab permasalahan banjir yang selama ini terjadi.
Selain itu, drainase yang tersumbat, menyempit dan tertutup bangunan juga menambah panjang penyebab
permasalahan ini.
IV. Bidang Kesejahteraan Sosial
Terdapat kenaikan persentase penduduk miskin yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin terhadapgaris kemiskinan.
Sehingga kedalaman kemiskinan kota Malang pada tahun 2021 sebesar 0,87 atau naik 0,21 ketimbang tahun 2020 sebesar 0,66.
Bahkan Indeks Keparahan Kemiskinan otomatis juga mengalami kenaikan dari 0,15 (pada tahun 2020) menjadi 0,22 (pada tahun 2021).
Tentu rapor ini menjadi catatan penting bagi kita semua, khususnya Pemkot dalam penyusunan program prioritas pengentasan kemiskinan
di kota Malang yang mampu bekerja secara linier dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.
2. Bantuan sosial dalam serapannya tidak optimal, capaian target rendah,
kemampuan pemetaan data Masyarakat miskin tidak akurat, diperlukan mekanisme dan sistem pendataan yang diperkuat dengan
regulasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten;
3. Pemerintah Kota Malang memiliki fasilitas rehabilitasi sosial seperti camp assessment, Tuna Wisma karya, dan Pondok Lansia yang wajib ditunjang dengan management yang baik dan sumber daya manusia
yang kompeten. (clis)
