MOJOKERlTO, PETISI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mengelar rapat paripurna di ruang sidang Graha Whicesa DPRD, Rabu (27/3/2023) guna menindaklanjuti rapat paripurna sebelumnya tentang penyampaian nota penjelasan bupati terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto tahun 2023.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Hj Ayini Zuhro didampingi dua wakil ketua DPRD mengatakan, Bupati Mojokerto telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dengan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka laporan pertanggungjawaban anggaran 2023 merupakan proses raport atas laporan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran berupa penjelasan penjelasan mengenai arah pembangunan pemerintah daerah dan untuk lebih jelasnya.
“Kita dengarkan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun 2023 yang disampaikan perwakilan dari fraksi,” ungkap pimpinan sidang.
Juru bicara yang di wakili Siti Fatimah dari fraksi Nasdem mengatakan dalam pelaksanaan pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 panitia komisi 1,2,3 dan 4 melakukan pembahasan dengan cara mengisi materi yang menjadi pokok pembahasan yang berkaitan aspek yuridis maupun yang berkaitan dengan substansi materi laporan memberikan catatan catatan strategi beserta rekomendasi sebagai berikut:
- DPMD agar melaporkan indikator kinerja dearah yang gagal mencapai target untuk urusan pemberdayaan desa dalam indeks desa membangun
- Memanfaatkan secara optimal sarana media
- Memanfaatkan program desa dan bantuan permodalan dan program Jatim Puspa
- Memudahkan proses penerbitan perizinan usaha
- Melakukan restorasi digitalisasi pada sistem pelayanan perizinan
- Pemerintah daerah agar memanfaatkan Silpa tahun 2023
- Masih belum tercapai mendapatkan insentif fiskal dan masih minim
- Untuk serius meningkatkan pendapatan APBD kabupaten Mojokerto
- Progres menyelesaikan piutang dearah netto setelah di kurangi piutang macet dengan membentuk satgas
- Pemerintah daerah lebih memperhatikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
“Dalam rangka meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan pemerintah daerah agar menyusun dan menjalankan kebijakan penyediaan infrastruktur tahun 2024 juga pada anggaran 2025 agar fokus dan menjaga kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang merata seluruh wilayah dan terkait rekomendasi DPRD untuk jelasnya kita lampirkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan,” paparnya.
Selanjutnya terkait nota penjelasan bupati terhadap LKPJ 2023 panitia fraksi dan komisi memahami tingkat kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sangat kompleks.
“Sementara dari sisi potensi dan sumber daya sangat terbatas dan kita berharap semoga kedepannya akan lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,” pungkas Siti Fatimah.
Bupati Mojokerto Hj Ikfina pada kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada fraksi DPRD dan komisi atas rekomendasi berupa catatan catatan strategi yang berisikan saran masukan atau koreksi yang sifatnya membangun terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Mojokerto tahun 2023 dan tahun mendatang dan juga sebagai bahan penyusunan program.
“Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi pembangunan menuju terwujudnya kabupaten Mojokerto yang lebih maju adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan saran dan masukan yang telah tertuang di dalam poin poin rekomendasi yang telah disampaikan DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2023,” pungkas Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati.
Ikut hadir sekdakab teguh Gunarko, kepala OPD , forkopimda, camat. (ng)
