SURABAYA, PETISI.CO – Sampai saat ini, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Surabaya masih dalam tahap sosialisasi. Akan tetapi pemberlakuan sanksi administrasi, akan dilakukan pada pekan depan. Sanki berupa denda administrasi ini sebesar Rp 250 ribu sampai Rp 50 juta.
“Ini kawasan tanpa rokok sudah disosialisasikan. Karena sebenarnya itu tidak bisa langsung. Tapi insya Allah akan ditetapkan, nanti kita bersama dengan kominfo menghubungi semua stakeholder, kapan kita menentukan. Jadi insya Allah kayaknya di awal minggu depan,” ungkap Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat diwawancarai, Kamis (16/6/2022).
Eri mengatakan, untuk sanksi administrasi itu sudah berlaku mulai pekan depan. Namun, untuk pelanggar tidak langsung ditindak dengan mengeluarkan uang, melainkan teguran sementara untuk mengedukasi masyarakat agar patuh.
“Iya. Sudah mulai (sanksi administrasi). Bentuknya tidak langsung uang, tapi kita biasakan dengan teguran dulu. Karena ini kan perda baru, jadi kalau langsung ga mungkin dilakukan. Jadi kita emang sifatnya adalah mendidik, kalau dididik gabisa baru di sanksi,” ujarnya.
Selain teguran lisan hingga uang, Eri tak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi sosial. Sama seperti sanksi pada pelanggar prokes, misalnya menyapu jalan hingga memberi makan ODGJ di Liponsos.
“Insya Allah mungkin ada. Tapi kita masih diskusikan dengan teman-teman semuanya, baik dari perguruan tinggi maupun jaksa pengacara negara. Jangan sampai ini menjadikan sesuatu langkah yang salah, tapi sifatnya mendidik,” kata Eri.
Nantinya juga akan ada kawasan percontohan KTR, tepatnya ada di suatu kampung di Surabaya. Tetapi Eri belum bisa membocorkan dimana lokasi pastinya.
“Ada nanti insyallah, tapi belum. Ada sebuah kampung yang nanti kita lakukan dalam satu RW. Kita masih diskusikan apakah dalam kesiapan mereka satu RT atau RW,” pungkas Eri. (dvd)
