SUMENEP, PETISI.CO – Mulai Kepala sub Bagian (Kasubbag), Sekretaris Dinas hingga Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, OPD yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kesehatan yang membawahi seluruh Puskesmas bersikap main saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi sederet kasus yang disikapi awak media petisi.co, Senin (21/6/2021).
Pasalnya, saat awak media petisi.co kembali hendak konfirmasi terkait sederajat kasus yang terjadi diberitakan sebelumnya, setelah berhasil di temui, Kepala Dinas Kesehatan, Agus Mulyono, malah menyarankan agar ke Hozaini, Kasubbag, Hukum, Umum, Kearsipan dan Kepegawaian.
“Langsung ke Pak Icank (Hozaini, Kasubbag, Hukum, Umum, Kearsipan dan Kepegawaian Dinkes Sumenep, red) saja,” demikian ucap Kadinkes Agus Mulyono dengan sikap buru-buru meninggalkan awak media petisi.co, di halaman kantor dinasnya, Senin (21/6/2021).
Sementara awak media petisi.co saat hendak konfirmasi ke Hozaini (Pak Icank) seperti yang disarankan Agus Mulyono malah dikatakan sedang tidak di kantornya. “Pak Icank lagi ke SKB,” ucap salah satu pegawai yang ada di resepsionis.
Padahal sebelumnya, Hozaini, Kasubbag, Hukum, Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, yang kala itu mendampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Slamet Boedihardjo di ruang kerjanya saat di konfirmasi awak media petisi.co, kompak, keduanya enggan berkomentar, mengaku kalau satu pintu kepada Kepala Dinas Agus Mulyono.
Sehingga kondisi pada Dinas Kesehatan Sumenep ini mengundang tanda tanya besar publik, ada apa?
Untuk diketahui, sederet kasus yang terjadi pada Dinas Kesehatan Sumenep, di antaranya, mulai ditengarai jadi sarang pungli kenaikan pangkat dan mutasi, indikasi Kadinkes terkesan ada pembangkangan kepada Bupati yang seolah bersikap berani, menantang, melawan instruksi Bupati yang kini dijabat Bupati Achmad Fauzi ihwal pemindahan yang sudah turun SK di pindah ke lain Puskesmas tapi sampai sekarang tidak pindah, masih di Puskesmas yang lama, konon diduga ada pembackupan dari Kadis.
Selanjutnya ihwal pemindahan dokter PTT asal Puskesmas Masalembu, dr Yushy Angraini, yang dipindai ke Puskesmas daratan bukan masalah kinerja, hanya ditengarai karena politik Pilkada yang disinyalir ada Intervensi seorang anggota DPRD Sumenep, Darul Hasyim, Ketua Komisi l, Fraksi PDI Perjuangan, sebagaimana diberitakan sebelumnya.
Berdasarkan yang dihimpun awak media petisi.co, sementara, ternyata terdapat kasus lain yaitu, ihwal ASN Dokter di Puskesmas kepulauan, istri dari seorang Kepala Puskesmas di Sumenep yang hingga kini tidak pernah masuk kerja alias bolos, seolah dibiarkan aman-aman saja. Berikutnya, soal pengadaan obat yang ditengarai kadaluwarsa senilai milyaran rupiah.
Awak media petisi.co pun hingga kini terus melakukan penulusuran lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta baru lain. (ily)
